Dana Desa di Kab Probolinggo Tahap Pertama Belum Cair Karena Hal Ini

KRAKSAAN – Pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama di 2019 di Kabupaten Probolinggo mengalami keterlambatan. Seharusnya, dana itu sudah cair pada Januari lalu. Tetapi, hingga pertengahan Februari ini DD tidak kunjung cair.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat beralasan, keterlambatan tersebut diakibatkan pembaruan aplikasi pelaporan. Keterlambatan pencairan DD tahap pertama tahun ini bukanlah karena adanya keterlambatan laporan dari pada pihak pemerintah desa. Tetapi, lebih disebabkan oleh pembaruan aplikasi pelaporan.

“Jadi ada perubahan aplikasi Siskeudes dari yang lama menjadi yang baru. Karena pembaruan itu, banyak pejabat di desa yang kurang tahu menggunakannya,” ungkap Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan PMD setempat, Puja Kurniawan.

Pria yang akrab disapa Puja itu menjelaskan, sampai saat ini proses pencairan itu ada pada tahap penetapan APBDes. Menurutnya, selain pembaruan aplikasi tersebut juga terganjal oleh regulasi desa. Yaitu mengenai Peratuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/2018 tentang Penggunaan Dana Desa yang baru turun 31 Desember lalu.

“Itu juga menjadi kendala. Akibatnya, kami melakukan sosialisasi pada PMK itu pada Januari. Sedangkan yang aplikasi Siskeudes-nya, baru kami sosialisasikan pada pertengahan Januari kemarin. Jadi yang seharusnya DD cair pada Januari belum bisa karena kedua kendala itu,” terangnya.

Menurutnya, pengajuan penurunan dana tersebut saat ini sudah proses dilakukan. Beberapa desa sudah ada yang telah menyelesaikan perihal pelaporan keuangan desa. Diperikirakan pencairan DD itu sendiri bisa dilakukan pada akhir bulan ini.

“Insya Allah bulan ini sudah cair. Ini sudah ada beberapa desa yang telah selesai. Tinggal pengajuan ke Kementerian Keuangan nantinya,” ungkapnya.

Turunnya dana desa itu sendiri akan secara langsung melalui pemerintah daerah. Setelah itu baru tujuh hari dari penurunan itu, Pemkab mulai mentransfer uang itu kepada rekening desa masing masing.

“Meskipun sudah ditransfer nantinya ada desa yang tidak bisa mencairkan. Itu jika desa tidak ada rekomendasi dari kami,” tandasnya. (sid/fun)