Rp 12 M untuk Jamin Kesehatan 39 Ribu Warga Miskin di Kab Pasuruan

BANGIL – Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaran Rp 12 miliar untuk pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Alokasi anggaran ini untuk meng-cover kebutuhan masyarakat tidak mampu atas pelayanan kesehatan. Ada 39 ribu warga miskin yang bisa memanfaatkan anggaran ini melalui BPJS kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan Agung Basuki mengatakan, PBID ini sesuai ketentuan adalah pembiayaan jaminan kesehatan atau iuran BPJS Kesehatan untuk kamar kelas 3. Dengan perhitungan iuran per bulan sebesar Rp 25.500.

“Jadi warga miskin yang tidak masuk PBIN (Penerima Bantuan Iuran Negara), kita masukkan data ke PBID. Untuk verifikasi nantinya akan dilakukan oleh Dinas Sosial, terkait siapa saja yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari PBID,” terangnya.

Besarnya anggaran untuk PBID ini juga dikarenakan pemkab tidak meraih target Universal Health Coverage (UHC). Agung masih belum bisa menyampaikan target UHC di Kabupaten Pasuruan. Ia berdalih masih menghitung kepesertaan BPJS Kesehatan. Yakni, mana yang masuk PBIN, PBID, sampai kepesertaan mandiri.

Data BPJS Kesehatan sendiri, UHC bisa diraih bila masyarakat yang ikut dalam program itu mencapai 95 persen. Faktanya, di Kabupaten Pasuruan sampai awal Februari 2019, yang ikut program BPJS kesehatan masih 70,54 persen dari total penduduk yang terdata sebesar 1.584.778 jiwa.

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan cabang Pasuruan Debbie Nianta Musigiasari. “Untuk Kabupaten Pasuruan kepesertaan tertinggi masih dibiayai APBN yaitu sebanyak 670.195 peserta dari PBIN, disusul Peserta Penerima Upah 262.117, dan Peserta Bukan Penerima Upah 128.613,” terangnya.

Sedangkan dari APBD, tercatat masih 36.422 peserta dan jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah. “Harapannya, memang ada peran serta dari pemerintah daerah juga agar ada anggaran untuk kepesertaan jaminan kesehatan. Selain kita genjot dari kepesertaan mandiri,” jelasnya. (eka/rf)