Setahun, Perdin DPRD Kota Pasuruan Dianggarkan Rp 8 Miliar

PANGGUNGREJO – Tahun 2018 lalu, penyerapan anggaran untuk perjalanan dinas (perdin) anggota DPRD Kota Pasuruan hanya 70 persen. Meski begitu, tahun ini alokasi anggaran perdin dewan tak mengalami perubahan. Dalam setahun, alokasi anggaran untuk perdin wakil rakyat itu mencapai Rp 8 miliar.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pasuruan Raden Murahanto mengungkapkan, ada alasan kenapa anggaran untuk perdin dewan tahun ini tetap meski realisasi tahun lalu tidak 100 persen. Yakni, mempertimbangkan program bimtek partai.

Diketahui, sebelum turunnya PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bimtek partai dibolehkan mengambil anggaran dari pos perdin. Pasca turunnya PP tersebut, bimtek partai tidak lagi dibolehkan mengambil pos anggaran tersebut.

Murahanto beralasan, PP tersebut baru diterima DPRD November tahun lalu. Sementara pembahasan APBD, sudah selesai September. “Dialokasikan tetap karena kami mengacu pada tahun sebelumnya. Sementara, PP yang baru ini kami terima saat November. Kalau tidak terserap, ya kami kembalikan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan menjelaskan, anggaran perdin tahun ini sangat mungkin tidak terserap 100 persen. Sebab, kegiatan bimbingan teknis (bimtek) partai, tidak boleh dialokasikan dari anggaran perdin.

Kondisi ini sesuai aturan PP Nomor 12 Tahun 2018 yang meniadakan untuk kegiatan tersebut. Karena menurut aturan itu, anggarannya ditanggung oleh pihak penyelenggara. Beberapa waktu lalu, pihaknya juga sempat mengonsultasikan hal ini pada pemerintah pusat.

Menurutnya, besaran anggaran yang diterima oleh anggota dewan saat melakukan perdin berbeda-beda. Hal ini bergantung pada jabatan dan daerah yang dituju. Semakin jauh daerah kunjungannya dan semakin tinggi jabatannya di dewan, maka yang diterimanya semakin besar.

“Anggaran perdin tahun ini sudah lebih dari cukup. Bahkan, sepertinya berlebih, apalagi saat ini anggaran untuk bimtek partai ditiadakan sejak turunnya PP yang baru,” ujar politisi fraksi PKB ini. (riz/rf/mie)