Percepat Deadline Bayar PBB-P2, Paling Akhir Dibatasi Sampai Juli

PASURUAN- Mulai tahun ini para wajib pajak dituntut bisa membayar pajaknya lebih awal. Sebab, deadline pembayarannya dimajukan. Biasanya berakhir pada akhir Agustus, kini hanya sampai akhir Juli. Jika telat ada denda 2 persen per bulan.

Kabid Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan Mokhammad Syafi’i mengatakan, tahun ini ada percepatan deadline pengumpulan PBB. Yakni, paling akhir hanya sampai akhir Juli.

Menurutnya, majunya deadline pengumpulan PBB ini karena penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB juga lebih awal. Jika tahun sebelumnya baru diberikan pada Maret, tahun ini diberikan pada bulan ini. “Setelah SPPT diberikan kepada wajib pajak, ada waktu enam bulan untuk melunasi hingga akhir Juli,” ujarnya.

Syafi’i mengatakan, dimajukannya pemberian SPPT dan deadline pembayaran PBB agar masyarakat segera membayar pajaknya. “Termasuk jika ada yang telat membayar, maka masih ada waktu lebih panjang untuk penagihan sebelum tutup tahun,” ujarnya.

Karena perubahan jadwal ini, BKD Kabupaten Pasuruan sudah menyosialisasikan ke desa dan kecamatan agar wajib pajak tidak telat membayar PBB-nya. Jika telat dan membayar setelah deadline 31 Juli, akan dikenakan denda 2 persen per bulan.

Meski SPPT baru diberikan pada awal bulan ini, Syafi’i mengatakan, sampai minggu ketiga bulan ini sudah ada 3 desa di Kecamatan Tosari yang lunas 100 persen. Yaitu, Desa Baledono, Mororejo, dan Ngadiwono. “Ini, karena mereka memanfaatkan BUMDes untuk melunasi PBB. Harapannya, ini bisa ditiru oleh desa lain,” ujarnya. (eka/fun)