BPJS Kesehatan GTT/PTT di Kota Probolinggo Dinonaktifkan Sementara

HANYA SEMENTARA: Sejumlah GTT/PTT di Kota Probolinggo dalam suatu kesempatan. Sementara ini, fasilitas BPJS kesehatan untuk GTT/PTT dicabut sementara karena pemkot masih menghitung kekuatan anggaran. (Dok. Radar Bromo)

Related Post

KANIGARAN – Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Probolinggo tak lagi bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan. Itu, setelah pemkot setempat menonaktifkan kepesertaan pegawai non-PNS tersebut.

Jika ingin memanfaatkan fasilitas kesehatan itu, GTT/PTT harus membayar iuran secara mandiri. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo Imanto tidak menampik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan GTT/PTT.

Hal itu diberlakukan pasca turunnya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres ini menyebutkan, bahwa pemberi upah dalam hal ini Pemkot Probolinggo, tidak hanya mengikutsertakan Pekerja Penerima Upah (PPU) atau GTT/PTT. Melainkan, juga keluarga PPU. Tentu saja, pemkot harus mengalokasikan anggaran jauh lebih banyak dari sebelumnya.

“Sejak Januari, kepesertaan BPJS Kesehatan PTT/ GTT nonaktif. Hal ini karena penerapan peraturan baru yang mengharuskan keluarga PTT dan GTT ikut didaftarkan,” terang mantan Kepala Dinas PU tersebut. Diketahui, sejak pertama kali kebijakan itu dijalankan pada 2018 lalu, pemkot hanya mengikutsertakan GTT/PTT saja.

Dengan dinonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan GTT/PTT, maka mereka tak lagi mendapat manfaatnya. Namun begitu, Imanto mengaku jika penonaktifan kepesertaan itu bersifat sementara. “Saat ini masih dihitung dulu besaran biayanya. Karena itu, penonaktifan ini sifatnya sementara saja,” ujarnya.

Sementara itu, Mirrah Estherini, kepala Kantor BPJS Kesehatan Probolinggo juga membenarkan penonaktifan kepesertaan GTT/PTT. “Sebelumnya yang diikutsertakan hanya GTT/PTT saja. Karena mereka ini termasuk dalam PPU, maka keluarganya juga harus diikutsertakan,” jelasnya.

Dengan mengikutsertakan keluarga GTT/PTT, maka otomatis premi yang dibayarkan juga bertambah. Dalam skema pembayaran BPJS Kesehatan itu, 3 persen premi dibayarkan pemberi kerja, sementara 2 persennya dibayar oleh pekerja.

Diketahui, total GTT/PTT pemkot yang memanfaatkan BPJS Kesehatan sebanyak 2.842 orang. Besaran preminya Rp 22.500 per orang. Artinya, setiap bulan pemkot melalui OPD terkait mengalokasikan anggaran Rp 71.050.000.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Probolinggo Mochamad Maskur mengaku belum mengetahui terkait penonaktifan BPJS Kesehatan GTT/PTT. “Belum tahu soal itu. Tapi, kami sudah menganggarkan BPJS Kesehatan untuk GTT/PTT selama 2019,” ujarnya.

Salah seorang GTT di lingkungan Disdikpora mengakui jika kepesertaan BPJS Kesehatan miliknya nonaktif. “Kalau mau memanfaatkan, ya harus bayar sendiri. Itu pun tidak bisa kalau saya saja yang bayar. Tapi, harus mengikutsertakan istri dan anak,” katanya. Itu berarti, setiap bulan ia harus menyisihkan uang Rp 75 ribu. “Padahal, gaji saya setiap bulan hanya Rp 600 ribu. Belum untuk kebutuhan lainnya,” katanya. (put/rf)