Hanya 15 K2 di Kota Probolinggo yang Lolos Ikut Tes PPPK

KANIGARAN – Lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ternyata tidak bisa diikuti semua tenaga honorer K2 di Kota Probolinggo. Dari 19 honorer berstatus K2, yang memenuhi syarat ijazah S-1 hanya 15 orang. Sedangkan 4 orang lainnya menjadi honorer K2 dengan ijazah SMA. Sehingga, tidak bisa mengikuti tes PPPK tahap pertama.

“Empat orang ini menjadi honorer PPPK dengan ijazah SMA. Pada tahun 2013, BKN mendata honorer saat itu untuk masuk honorer K2. Sedangkan syarat tes PPPK ini adalah S-1,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo Rachmadeta Antariksa, Jumat (22/2).

Sehingga, total peserta yang mengikuti tes PPPK berjumlah 15 orang saja. Belasan honorer K2 ini selanjutnya akan mengikuti tes PPPK yang dilaksanakan tanggal 23-24 Februari 2019. Pengolahan data dan nilai dilakukan oleh BKPSDM.

“Namun, untuk soal ini dibuat oleh BKN. Pengumuman hasil UNBK dilakukan tanggal 1 Maret 2019,” ujarnya. Deta –sapaan akrabnya– menjelaskan, untuk pelaksanaan tes, BKN bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan menerapkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Sementara itu, di Kabupaten Probolinggo, kuota PPPK sebenarnya sebanyak 240 orang. Namun, hingga penutupan pendaftaran, Minggu (17/2), yang mendaftar hanya 189 orang. Meskipun tidak memenuhi kuota, pemkab tidak akan membuka pendaftaran kembali.

Titik Indayati, kepala Bidang Pengadaan Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat mengatakan, dari sebanyak 240 lowongan yang dibuka untuk posisi guru dan penyuluh pertanian, tidak terisi semua. Hingga ditutupnya pendaftaran, hanya sekitar 189 pendaftar saja.

“Sebenarnya masih ada lowongan sekitar 51 orang dari yang disediakan sebanyak 240. Jadi, memang tidak memenuhi kuotanya,” terangnya. Menurutnya, tidak terpenuhinya kuota tersebut karena terkendala ijazah.

Diketahui, untuk bisa mendaftar PPPK minimal menyelesaikan pendidikan S-1. Sebagian K2 di kabupaten ada yang berijazah D3. “Karena itu, mereka tidak bisa mendaftar. Soalnya aturan yang berlaku seperti itu,” katanya.

Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Titik itu menuturkan, meskipun tidak sampai memenuhi kuota, tetapi pihaknya tidak akan membuka pendaftaran kembali. Menurutnya, pihaknya akan terus melakukan proses selanjutnya yaitu tahapan tes.

“Besok sampai Minggu akan dilakukan tes untuk mereka. Jadi, sudah tidak dibuka lagi untuk pendaftarannya,” jelasnya. Perihal tes sendiri, ia tidak paham apakah Sabtu (23/2) atau Minggu (24/2). Namun yang pasti dua hari itu dijadwalkan untuk tes para pendaftar. “Disini dibarengkan dengan Kemenag. Jadi belum tahu tesnya itu apakah besok untuk pemkab atau Minggu. Kami masih menunggu kepastian,” jelasnya. (sid/rf)