Pembangunan Rumah Korban Bencana Banjir Tiris Tunggu Persetujuan Perhutani

TIRIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memastikan telah menyiapkan anggaran untuk membangun lima rumah korban terdampak bencana di Desa Andungbiru, Kecamatan Tiris. Rencana pembangunan rumah korban bencana itu masih menunggu persetujuan dari Perhutani. Sebab, desa tengah mengajukan lahan untuk dibangun rumah korban bencana.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo, Donny Adianto. Donny menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk pembangunan rumah korban bencana di Andungbiru Tiris. Tiap pembangunan rumah dialokasikan anggaran sekitar Rp 30 juta, atau dua kali dari alokasi rehab RTLH (rumah tidak layak huni).

”Rencana pengerjaan pembangunan itu masih menunggu persetujuan dari Perhutani. Sebab, pembangunan rumah itu akan dilakukan di atas lahan perhutani,” katanya pada Jawa pos Radar Bromo.

Donny menjelaskan, sejatinya ada 11 korban bencana yang harus dibangunkan rumah baru. Namun, untuk tahap I ini masih disiapkan anggaran pembanguna lima unit rumah lebih dulu. Saat pembangunan tahap I itu rampung, bisa diusulkan kembali pembangunan rumah berikutnya. ”Kami prioritaskan dulu rumah yang hancur total terkena bencana. Seperti rumah yang tertimbun longsor dan sampai menelan korban,” terangnya.

Donny menjelaskan, pengerjaan pembangunan rumah itu sendiri masih menunggu kepastian status lahannya. Hasil rapat koordinasi, relokasi atau pembangunan rumah baru itu sendiri akan dilakukan di atas lahan perhutani. Nah, pihaknuya harus mendapatkan persetujuan secara resmi dari perhutani.

”Kami sudah koordinasi dengan desa, tapi tetap menunggu persetujuan dari perhutani,” katanya.

Sementara itu, Bambang Krido Handoko selaku wakil kepala Perhutani Probolinggo mengaku, masih belum dapat memastikan akan surat pengajuan dari Pemkab tersebut. Nantinya, pihaknya akan mengecek dulu soal pengajuan tersebut. Namun, sesuai aturan, pihak tidak bisa langsung memberikan persetujuan. Tetapi, pihaknya akan melanjutkan pengajuan itu ke Kementerian Kehutanan lebih dulu. ”Minggu depan akan kami cek dulu adakah pengajuan itu,” ujarnya. (mas/fun)