Surat Suara yang Diterima Warga Binaan Bisa Berbeda

PURWOREJO – Demi mensukseskan pemilihan umum (pemilu) serentak pada 17 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan rutin memberikan sosialisasi. Tidak terkecuali pada warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) IIB Pasuruan.

Khusus untuk warga binaan di Lapas ataupun rutan, nantinya mereka bisa berbeda untuk mendapatkan surat suara. Sebab, belum tentu penghuni di lapas, berasal dari satu daerah pemilihan. Pun demikian dengan santri yang tengah menuntut ilmu di pondok pesantren.

Anggota Komisioner KPU Kota Pasuruan, A. Sofyan Sauri menjelaskan hasil pendataan yang dilakukan pihaknya, dari jumlah warga binaan sebanyak 648 orang, KPU mencatat 599 diantaranya sudah memiliki e-KTP. Sementara, yang menjadi daftar pemilih tetap (DPT) 339 orang.

Karena banyaknya jumlah pemilih di lapas itulah, KPU menggelar sosialisasi, Kamis (21/2) lalu. Menurutnya sosialisasi ini sangatlah penting. Sebab, warga binaan yang menjadi DPT akan mendapatkan kertas suara yang berbeda. Ini disesuaikan dengan asal mereka. Jika mereka satu provinsi dan satu daerah pemilihan (dapil), maka akan mendapatkan empat surat suara.

Diantaranya, pemilihan presiden (pilpres), DPR RI, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebaliknya, jika mereka satu provinsi namun bukan satu dapil, maka hanya akan mendapatkan surat suara pilpres dan DPD saja.

“Sisa warga binaan yang tidak terdaftar sebagai DPT ini dimungkinkan karena mereka belum terdaftar di tempat asal mereka,” ungkapnya.

Saat sosialisasi Kamis lalu, sebanyak 339 warga binaan Lapas setempat mendapatkan sosialisasi dari KPU tentang tata cara pencoblosan. Sosialisasi sendiri dilakukan di ruang aula Lapas selama 1,5 jam sejak pukul 09.00 sampai pukul 10.30.

Kasi Pembinaan Napi, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja Lapas IIB Pasuruan, Anggre Anandayu mengungkapkan sosialisasi ini sengaja dilakukan untuk memberikan pemahaman tata cara pencoblosan surat suara. Sehingga, seluruh hak suara dari warga binaan dapat terjamin.

“Maksudnya agar saat pemilu nanti, warga binaan bisa memberikan hak suaranya dengan benar. Ini sesuai dengan harapan dari Kemenkum HAM RI,” jelas Anggre. (riz/fun)