DPRD Minta BPJS Kesehatan GTT/PTT Tetap Dilanjutkan

KANIGARAN – Komisi III DPRD Kota Probolinggo tidak setuju dengan dinonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Alasannya, kebijakan itu selama ini sangat membantu jaminan kesehatan GTT/PTT. Jika dinonaktifkan, maka mereka tak lagi dapat jaminan kesehatan. Kecuali membayar sendiri.

“Kami tidak setuju dengan adanya penonaktifan BPJS Kesehatan untuk GTT/PTT. Seharusnya bisa dibayarkan dulu untuk GTT dan PTT itu, karena kan sudah dianggarkan saat APBD 2019,” terang Ketua Komisi III DPRD setempat Agus Rianto, Sabtu (23/2).

Politisi PDIP ini mengaku tidak bermaksud mengabaikan amanat Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial. Namun, hal ini berkaitan dengan jaminan kesehatan guru dan pegawai tersebut. Apalagi bagi mereka yang sebelumnya memang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Namun begitu, karena saat ini sudah berada di bulan Februari, maka kemungkinan kepesertaan aktif kembali setelah PAPBD. Agus sendiri tidak yakin jika GTT/PTT bersedia untuk ikut serta dalam program BPJS Kesehatan mandiri. Apalagi selama ini pembayaran telah dilakukan oleh Pemkot Probolinggo.

“Kami berencana bertemu pihak-pihak terkait seperti BPPKA dan BPJS Kesehatan Jumat depan. Untuk membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PTT dan GTT,” ujarnya.

Sementara itu Kepala BPPKA Imanto menjelaskan, bahwa penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PTT/GTT bukan dilakukan oleh Pemkot Probolinggo. Melainkan oleh BPJS Kesehatan. Karena sistem pembayaran premi saat ini harus mengikutserakan keluarga pekerja penerima upah (PPU).

“Keluarga GTT/PTT belum dihitung, makanya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan,” jelasnya. Saat disinggung mengenai kemungkinan pembayaran premi berdasarkan nota kesepahaman tahun 2018, yakni hanya GTT/PTT saja, Imanto belum bisa memastikan. “Perpresnya sudah mengatur, penerima upah dengan keluarganya,” ujarnya.

Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tak lagi bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan. Itu setelah pemkot menonaktifkan kepesertaan pegawai non PNS tersebut.

Dalam Perpres ini menyebutkan, bahwa pemberi upah dalam hal ini Pemkot Probolinggo, tidak hanya mengikutsertakan Pekerja Penerima Upah (PPU) atau GTT/PTT. Melainkan juga keluarga PPU. Tentu saja, pemkot harus mengalokasikan anggaran jauh lebih banyak dari sebelumnya.

Sejak Januari, kepesertaan BPJS Kesehatan PTT/GTT nonaktif. Dengan dinonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan GTT/PTT, maka mereka tak lagi mendapat manfaatnya.

Diketahui, total GTT/PTT pemkot yang memanfaatkan BPJS Kesehatan sebanyak 2.842 orang. Besaran preminya Rp 22.500 per orang. Artinya, setiap bulan pemkot melalui OPD terkait, mengalokasikan anggaran Rp 71.050.000.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Probolinggo Mirrah Estherini mengatakan, untuk mengaktifkan kembali kepesertaan GTT/PTT itu, masih akan dikonsultasikan lagi dengan pimpinannya. “Supaya tidak menyalahi PP, dan ada dasar hukumnya,” katanya. (put/rf)