3 Tahun Jabat Wali Kota Pasuruan, Setiyono Raup Rp 2,9 M dari Rekanan

SIDANG PERDANA: Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono (baju batik warna hitam-kuning) usai mendengarkan dakwaan di sidang perdananya, Senin (25/2). (Mokhamad Zubaidillah/ Radar Bromo)

Related Post

SIDOARJO – Pengaturan proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan tampaknya berlangsung sejak tahun pertama Setiyono menjabat sebagai wali kota. Selama 3 tahun menduduki kursi orang nomor satu, politisi Partai Golkar itu mengeruk keuntungan Rp 2.967.243.360 yang didapatkannya dari rekanan.

Hal itu dibeberkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di PN Tipikor Surabaya, Senin (25/2). JPU KPK Ferdinan Adi Nugroho menyebutkan, Setiyono selaku penyelenggaran negara bersama Dwi Fitri Nurcahyo (mantan asisten yang juga plt kepala dinas PU) dan Wahyu Tri Hardianto (staf kelurahan, orang kepercayaan Dwi) telah beberapa kali menerima pemberian uang dari rekanan.

Pemberian uang itu sebagai kompensasi bagi rekanan karena telah dibantu mendapatkan proyek. Termasuk proyek yang diterima Muhammad Baqir dari CV Mahadir, selaku pemenang lelang proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM).

“Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena terdakwa selaku wali kota Pasuruan telah mengatur pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya selaku penyelenggara negara,” kata Ferdinan.

 

Susun Ploting

JPU KPK juga membeberkan penerimaan commitment fee oleh terdakwa Setiyono yang telah berlangsung sejak tahun pertama menjabat wali kota Pasuruan.

Sekitar Maret atau April 2016, terdakwa memanggil Dwi Fitri Nurcahyo yang saat itu menjabat kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan serta tim suksesnya semasa pilkada. Yakni, Prawito, Andi Wiyono, dan Achmad Fadoli.

Pertemuan yang digelar di rumah dinas wali kota itu dimaksudkan untuk menyusun daftar ploting paket pekerjaan dan menentukan pemenang lelang setiap paket pekerjaan. Setiyono meminta Dwi Fitri Nurcahyo dan ketiga orang tersebut untuk mengakomodasi tim suksesnya, asosiasi pengusaha jasa konstruksi, lsm, wartawan, dan pihak lain.

Setelah itu, Setiyono meminta Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan daftar ploting-an yang telah rampung disusun ke seluruh OPD dan Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi.

“Pada kesempatan itu, terdakwa berkata kepada Dwi Fitri Nurcahyo bahwa terdakwa sebagai wali kota banyak kebutuhan uang dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo dapat memahaminya,” ujar Ferdinan.

Menurut Ferdinan, Setiyono juga menyampaikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono, dan Achmad Fadoli terkait commitment fee sejumlah 5 persen untuk pekerjaan bangunan gedung dan 7,5 persen untuk pekerjaan saluran air.

Sebagian rekanan pemenang lelang tahun anggaran 2016, memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada terdakwa. Dan sebagian lainnya, menyerahkannya melalui Dwi Fitri Nurcahyo.

“Uang yang diterima secara langsung oleh terdakwa maupun melalui Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan tahun anggaran 2016 seluruhnya berjumlah Rp 1.474.441.735,” kata Ferdinan.

Pada tahun berikutnya, sekitar awal Januari, terdakwa memutuskan untuk mengganti kepala Dinas PUPR dari Dwi Fitri Nurcahyo kepada Muhammad Agus Fadjar. Setelah itu, Prawito, Andi Wiyono, dan Achmad Fadoli menyarankannya agar melibatkan seluruh asosiasi pengusaha jasa konstruksi yang akan mengerjakan paket pekerjaan di lingkungan Pemkot Pasuruan.

Atas saran itu, Setiyono menggelar pertemuan dengan Prawito, Andi Wiyono, Achmad Fadoli, dan Wongso Kusumo untuk membuat daftar ploting-an proyek. Kemudian terdakwa menugaskan Wongso Kusumo untuk membagikan seluruh proyek ke asosiasi pengusaha jasa konstruksi serta berkoordinasi dengan M Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR yang baru.

Kemudian, sekitar April 2017, Setiyono meminta rekapan paket pekerjaan dari Agus Fadjar untuk tahun anggaran 2017. Baik paket pekerjaan penunjukan langsung, maupun lelang umum. Hal itu dilakukan untuk disusun ploting-annya. Setelah itu, Setiyono bertemu dengan Prawito, Andi Wiyono, Achmad Fadoli, dan Wongso Kusumo untuk mendiskusikan ploting-an proyek.

Hasilnya, muncul 10 daftar penerima jatah proyek. Yakni, jatah terdakwa yang akan dibagikan kepada rekanan yang dikenal terdakwa, jatah wakil wali kota, jatah tim sukses yang terdiri atas Prawito, Andi Wiyono, dan Achmad Fadoli, jatah lain-lain untuk tokoh parpol dan tim sukses, jatah anggota dprd, lsm dan wartawan, akli, dinas, parpol, dan pihak lain.

Commitment fee yang diterima terdakwa langsung maupun dikumpulkan oleh Wongso Kusumo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan tahun anggaran 2017 berjumlah seluruhnya Rp 878.801.625,” kata Ferdinan.

Di tahun berikutnya, Setiyono juga menerima uang dari sejumlah rekanan pemenang paket lelang. Selain dari M Baqir selaku pemenang lelang proyek PLUT KUMKM, terdakwa juga beberapa kali menerima uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan. Totalnya mencapai Rp 614.000.000.

“Perbuatan terdakwa yang menerima uang seluruhnya berjumlah Rp 2.967.243.360 dari rekanan pemenang lelang proyek pada tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018 merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Tipikor jis Pasal 55 ayat 1 ke-1 Pasal 65 ayat 1 KUHPidana,” beber Ferdinan. (tom/rf/mie)