Penyuap Wali Kota Pasuruan Divonis 2 Tahun Penjara

SIDOARJO – Muhamad Baqir, terdakwa kasus dugaan pemberian fee terhadap Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono divonis hukuman pidana penjara selama dua tahun. Vonis itu sama dengan tuntutan yang diajukan Jaksa KPK. Meski begitu, baik jaksa maupun Baqir, menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.

KENA 2 TAHUN: Ekspresi M Baqir saat mendengarkan vonis majelis hakim tipikor Surabaya yang menjatuhinya 2 tahun penjara, Senin (25/2). (Mokhamad Zubaidillah/Radar Bromo)

Pembacaan putusan itu disampaikan majelis hakim PN Tipikor Surabaya dalam siding, Senin (25/2). Sebelum sidang digelar, M Baqir tampak duduk di kursi pengunjung ruang sidang Cakra yang berada di deretan paling depan. Ia tampak ditemani istri, kedua orang tuanya, dan beberapa kerabat lainnya.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan itu dibuka pukul 12.35. Wayan lantas membeberkan sejumlah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor yang menjadi dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum KPK kepada terdakwa.

Di dalamnya terdapat klausul “memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”. Wayan menyebut, setiap unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi.

“Kemudian memberi sesuatu, terdakwa mengakui telah memberi uang senilai Rp 115 juta ke Setiyono sesuai dalam fakta hukum di persidangan,” kata Wayan.

Selain itu, dia juga menyebut unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, kata Wayan, uang tersebut diberikan kepada Setiyono melalui Dwi Fitri Nurcahyo yang saat itu menjabat Plh kepala Dinas PUPR. Serta Wahyu Tri Hardianto selaku staf administrasi di kantor Kelurahan Purutrejo yang merupakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo.

“Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo, dan Wahyu Tri Hardianto adalah orang-orang yang menerima gaji atau upah dari negara. Sehingga, merupakan penyelenggara negara sebagai wali kota. Serta, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto merupakan pegawai negeri,” jelasnya.

Wayan juga membeberkan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Di antaranya perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintahan yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi. Sementara yang meringankan terdakwa, yakni sikapnya yang sopan selama persidangan bergulir.

“Ada tanggungan keluarga, tidak pernah menjalani hukuman sebelumnya, dan kooperatif sekalipun tidak menjadi justice collaborator,” kata Wayan.

Kendati demikian, Wayan juga menguraikan, tidak ada hal-hal yang bisa menghapuskan unsur pidana yang dilakukan terdakwa. Apalagi, terdakwa dinilai telah mengetahui pemberian sejumlah uang terhadap penyelenggara negara dan pegawai negeri, merupakan suatu perbuatan yang salah.

Ketika ada permintaan uang, terdakwa memiliki dua pilihan. Yakni, menolak permintaan tersebut atau melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum sebagai suatu pelanggaran. Hal itu agar dilakukan upaya penindakan. Namun, kedua pilihan itu tidak dilakukan.

Dengan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa perbuatan Baqir bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Perpres nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir diubah dengan perubahan ke empat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

“Oleh sebab itu, terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Majelis berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Mengadili terdakwa dengan hukuman selama dua tahun serta denda sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar, maka hukuman ditambah selama dua bulan,” kata Wayan.

Baqir yang mengenakan hem warna biru gelap dipadu jins dengan warna biru muda itu, tampak menyimak penyampaian ketua majelis hakim. Sesekali, pria berkacamata itu melirik ke arah tempat duduk tim penasihat hukumnya.

Saat putusan dibacakan, Baqir lantas menundukkan kepalanya. Beberapa kali ia menengadah kemudian kembali tertunduk.

“Atas putusan ini, baik terdakwa maupun jaksa dapat menggunakan haknya untuk menerima, mengajukan banding, atau pikir-pikir dengan tempo tujuh hari,” imbuh Wayan.

Baqir kemudian berkonsultasi dengan tim penasihat hukumnya. Setelah itu dia menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga disampaikan JPU KPK. “Kami juga pikir-pikir Yang Mulia,” kata JPU KPK Ferdinan Adi Nugroho.

Sementara, penasihat hukum terdakwa, Suryono Pane menuturkan ada beberapa pertimbangan hukum yang dinilainya tidak tepat. Dia menyebut, beberapa hal yang menjadi fakta hukum selama persidangan tak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim.

“Salah satunya terkait dengan pemberian uang ke Setiyono sebagai penyelenggara negara. Karena memang tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan Setiyono. Jadi, hanya dengan Pak Dwi dan Wahyu saja. Tapi, kalau pertimbangan hakim tadi, seolah langsung berhubungan dengan Setiyono,” ujarnya. (tom/rf)