Bawaslu Jatim Ingatkan Netralitas ASN, TNI, dan Polri

MAYANGAN – Aparat pemerintah wajib menjaga netralitas selama tahapan kampanye pemilu. Mulai ASN, TNI, dan Polri.

Hal ini diungkapkan Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nur Elya Anggraini dalam sosialisasi pengawasan, Selasa (25/2).

“ASN, TNI, dan Polri harus netral selama masa kampanye pemilu. Kalau mau lihat kampanye silakan, tapi tidak boleh menggunakan atribut kampanye,” ujarnya.

Artinya, ASN bisa hadir dalam kegiatan kampanye. Namun, kehadiran ASN ini dalam rangka mencari informasi dalam pemilu.

“Jika nanti ASN itu ada yang memotret, itu tidak bisa serta merta jadi bukti bahwa ASN tersebut ikut kampanye. Ada tahapan yang harus dilalui sampai seorang ASN itu dinyatakan ikut kampanye,” ujarnya.

Seperti harus ada saksi yang memastikan bahwa ASN tersebut ikut kampanye aktif. Masih ada tahapan verifikasi kepada saksi serta pihak-pihak terkait.

“Hal yang sama juga berlaku untuk TNI dan Polri. Jadi, kalau caleg, istrinya itu ASN, bisa ikut datang dalam kampanye. Tapi, tidak terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut,” ujarnya.

Elya mengungkapkan, jika ada PNS yang terbukti melanggar larangan kampanye, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. “Yang memberikan sanksi itu instansi Pemkot. Bawaslu hanya rekomendasi bahwa PNS ini terbukti melanggar,” ujarnya. (put/hn)