Pembebasan Bidang Tol Gempas Ditarget Tuntas Triwulan ke Dua

TANJAKAN: Pengendara sepeda melintas di jembatan penyeberangan di tol Gempas wilayah Grati. Sejauh ini masih ada lahan yang belum bebas di seksi I dan III. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PURWOREJO – Proses pembebasan bidang terdampak tol Gempol-Pasuruan (Gempas) terus dilakukan. Sejauh ini, lahan yang belum bebas masih tersisa 32 bidang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menargetkan puluhan bidang ini bebas triwulan dua mendatang.

Staf Kementerian PU-Pera Felix Napitupulu mengungkapkan, tol Gempas dibagi dalam tiga seksi dan melintasi 12 kecamatan. Secara keseluruhan, total bidang terdampak sebanyak 5.346 bidang dan 5.314 bidang di antaranya sudah dibebaskan.

Ia menyebut, ratusan bidang yang belum bebas ini tersebar mulai dari seksi I sampai seksi III. Paling banyak lahan yang belum bebas ini terletak di seksi III yang melewati Kecamatan Grati. Dari total 681 bidang di kecamatan ini, 17 bidang masih belum bebas.

“Masih ada 32 bidang yang belum bebas di seksi I sampai seksi III. Puluhan bidang ini kami upayakan agar segera bisa bebas segera. Paling banyak bidang lahan yang belum bebas ini berada di seksi III. Kami targetkan akhir triwulan kedua ini sudah bebas semua,” jelas Felix.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Gempas Yulianto Puguh Setyawan merinci, puluhan bidang yang belum bebas ini adalah 17 bidang tanah kas desa (TKD). Kendalanya itu, enam bidang tidak memiliki surat bukti kepemilikan dan sedang diurus ke badan pertanahan nasional (BPN).

Sementara dua bidang masih kesulitan mencari tanah pengganti. Sisanya, sebanyak sembilan bidang masih dalam proses administrasi. Dan, tujuh bidang merupakan aset milik Pemkot berupa balai benih pertanian di Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo.

Kemudian, tiga bidang karena warga belum sepakat dengan harga yang ditawarkan, tiga bidang tanah milik warga dalam tahapan administrasi, satu bidang tanah wakaf sedang dalam pengajuan surat permintaan tanah pengganti. Serta, satu bidang lainnya milik PG Kedawung karena masih menunggu persetujuan dari Menteri BUMN.

“Alhamdulillah, awal Februari lalu, kami berhasil membebaskan 3 bidang milik warga. Cuma masih ada 32 bidang yang belum bebas. Paling banyak itu berupa TKD dan aset milik pemkot. Khusus aset pemkot masih tetap tahapan administrasi,” pungkas Puguh. (riz/fun)