Polemik Ojol-Angkot Berlanjut, Sopir Angkot Ancam Mogok

MAYANGAN – Polemik sopir angkot dan ojek online di Kota Probolinggo tak kunjung menemui titik temu. Rabu (27/2), sejumlah sopir angkot kembali melurug kantor dishub setempat.

SAMPAIKAN UNEK-UNEK: Perwakilan angkot saat ditemui pegawai Dishub, Rabu (27/2). (Zainal Arifin/Radar Bromo)

Aksi melurug kantor Dishub itu dilakukan usai sejumlah angkot menemukan taksi online yang beroperasi di sekitar alun-alun dan stasiun, pagi harinya.

Asosiasi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP) pun menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo mandul. Pasalnya regulasi yang mengatur antara ojek online (Ojol) dengan angkutan kota dinilai tumpul.

Kekesalan itu diungkapkan oleh Muhammad Tirin, Koordinator Lapangan pada ASAP yang menggeruduk Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) kota setempat. Menurutnya, kebijakan yang dibuat pemkot nanggung.

“Harusnya ada tindakan dari pemerintah. Yang menakhodai terbentuknya angkot adalah pemerintah, harusnya pemerintah juga bisa memfasilitasi dan memberikan jalan keluar. Ini sudah berlangsung dua tahun. Namun tetap saja tidak ada kejelasan,” bebernya.

Lantaran dinilai tak ada solusi, sopir angkot pun disebutkan akan memilih mogok kerja. Atau bahkan berhenti bekerja.

“Mendingan saya berhenti, dan kendaraan saya parkir di pemkot sudah kalau memang tidak ada jalan keluar. Kalau tidak kerja, saya tidak bingung untuk nomboki setoran,” jelas Tirin.

Pihaknya berharap, Dishub segera memfasilitasi ASAP agar bisa bertemu dengan wali kota. Lebih lagi menurutnya dalam waktu dekat, pemerintah pusat akan meresmikan ojol.

“Info terbaru, habis hari raya, jika di tiap perwakilan wilayah tidak ada gejolak, maka peraturan ojol (ojek online) akan diresmikan. Oleh sebab itu, kami berencana bertemu wali kota untuk menyampaikan aspirasi kita,” imbuh De’er, Ketua ASAP

 

Tak Bisa Beri Sanksi

Menyikapi tuntutan sopir angkot itu, Kabid LLAJ Dishub Kota Probolinggo, Purwantoro mengungkapkan, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi. Pasalnya regulasi keberadaan ojek online masih dikaji oleh pemerintah pusat.

Saat ini masih diuji coba di lima kota besar di Indonesia. Selain itu, dalam Perwali yang diterbitkan, tidak ada aturan yang menyatakan terkait dengan sanksi.

“Jika kami memberikan sanksi, kami malah disalahkan. Namun yang jelas, untuk sesuai dengan ketentuan yang ada (Perwali) Ojol dilarang untuk beroprasi sementara. Sedangkan untuk Go-Food atau sejenisnya, masih diperbolehkan,” bebernya.

Selain itu, Purwantoro berjanji akan segera memfasilitasi pertemuan sopir angkot dengan wali kota. “Kami terus lakukan komunikasi agar ASAP bisa bertemu dengan wali kota. Namun saat ini memang agendanya padat. Yang jelas, kami terus jalin komunikasi dengan pihak protokoler kapan bisa bertemu dengan ASAP. Paling tidak perwakilan,” janjinya.

Di sisi lain, Krisna, Anggota Paguyuban Driver Online Proboilinggo (DOP) menjelaskan, permasalah yang ada terkait dengan sepinya penumpang, juga dialami baik oleh ojol atau pun Taxi online.

Namun memang perlu diakui, bahwa di era modern ini, masyarakat banyak yang lebih memilih angkutan berbasis online. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus memberikan solusi kepada angkot.

“Kenyamanan penumpang harus diperhatikan. Semisal itu juga diterapkan untuk angkot, maka saya yakin penumpangnya juga akan bertambah,” jelas Krisna.

“Misalnya, tidak merokok di dalam kendaraan yang mengganggu penumpang. Kendaraan yang sudah tidak layak dijual untuk DP kendaraan baru yang lebih layak. Bahkan, bisa bergabung dengan aplikasi atau pemerintah membuat aplikasi sendiri. Dengan demikian, maka angkot bisa berjalan di dua kaki. Selain pakai aplikasi juga bisa ngider seperti biasaya,” imbuhnya.

Krisna juga mengakui, memang jika hanya sebatas berbicara itu mudah. Mengingat, prosesnya atau aplikasinya tidak semudah apa yang diomongkan. “Namun jika tidak dimulai dari sekarang, maka akan dimulai kapan?” jelasnya. (rpd/mie)