PHRI Minta Pemkab Probolinggo Perlu Kaji Pajak Homestay

KRAKSAAN – Banyaknya wisatawan di Kabupaten Probolinggo juga menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku wisata. Tak terkecuali para pemilik homestay, khususnya yang berlokasi di sekitar tempat wisata.

Namun tak semua home stay di Kabupaten Probolinggo, turut serta membayar pajak ke pemerintah. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo mempertanyakan perihal tidak dipungut pajak untuk para pengusaha Homestay. Padahal PHRI menilai, homestay di Kabupaten Probolinggo tak ubahnya seperti hotel. Banyak lalu lalang wisatawan atau tamu yang masuk.

“Kan sama sama menerima tamu. Tapi kok tidak di pungut pajak. Seharusnya ya dipungut pajak, wong ya ada tamu atau wisatawan yang menginap,” kata Ketua PHRI setempat Digjoyo Djamaluddin.

Menurutnya, hal itu penting untuk dikaji. Sebab, jika para pengusaha homestay atau penginapan yang ada di Kabupaten Probolinggo membayar pajak juga, maka bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD). Itu, seperti yang dilakukan oleh para pengusaha hotel selama ini.

“Itu yang saya pertanyakan selama inj. Kenapa tidak ditarik bayar pajak. Padahal fungsinya sama-sama menampung tamu, tapi kenapa sementara ini masih hotel,” ungkapnya.

Lebih jauh, menurutnya, tidak semua yang tidak ditagih pajak itu. Digjoyo menjelaskan, sudah ada sebagian yang ditagih untuk membayar pajak. Yaitu, bagi para pengusaha homestay atau penginapan yang ada dibawah naungan PHRI. “Yang bayar hanya sedikit. Dari 270 homestay yang ada, ada yang memiliki izin dan tergabung dalam PHRI. Kalau yang lain belum. Itu (homestay) yang di Kecamatan Sukapura saja ya, ” jelasnya.

Pernyataan tersebut langsung direspon Kasi Destinasi Wisata Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) setempat Musa. Menurutnya, untuk bisa menagih pajak bagi para pengusaha homestay mereka terlebih dulu harus memiliki izin usaha. “Ya paling tidak harus memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Setelah itu baru bisa ditarik pajak, ” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sementara ini masih sedikit yang memiliki izin TDUP. Dari sejumah 270 homestay di Kecamatan Sukapura, hanya segelintir yang mengurus TDUP. Karenanya ke depan, pihaknya berencana mengadakan penyuluhan bersama dengan dinas perizinan.

“Kedepan nanti akan kami upayakan bisa membayar pajak dan mengurus izinnya. Tentunya kami menyambut baik jika mereka akan mengurus izin dan berkontribusi bagi Kabupaten Probolinggo, ” terangnya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat, Susilo. Menurutnya, pihaknya berterima kasih jika ada yang mempertanyakan hal itu. Sebab, sudah sejak lama pihaknya berupaya menarik pajak homestay itu.

“Tentunya kami senang jika ada yang demikian. Soalnya sudah dari dulu kami berupaya menarik pajaknya. Tetapi ya itu alasannya belum izin dan juga tamu yang datang sepi, ” ungkapnya.

Salah seorang pengelola homestay di Kawasan Bromo yang telah memiliki izin TDUP mengatakan, pihaknya selalu taat pajak. Menurutnya pajak yang dikenakan oleh pemda itu sekutar 10 persen perkamar. Itupun, jika ada tamunya. Jika tidak ada, maka pajak tidak dibayarkan.

“Bayarnya 10 persen perkamar jika ada tamu. Kalau tidak ada, ya tidak bayar. Untuk yang punya izin memang sedikit, ” tutur sumber yang enggan disebutkan nanya itu. (sid/fun)