Resah Maraknya Mihol, Walikota Pimpin Razia Miras

MAYANGAN – Maraknya peredaran minuman beralkohol (mihol) yang terkesan tidak ditangani serius, membuat Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin resah. Karenanya, orang nomor satu itu turut serta saat Satpol PP melakukan razia. Hasilnya, 91 botol mihol jenis bir dan arak oplosan berhasil diamankan.

Sasaran razia mihol itu adalah toko milik Edy Bebek yang ada di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Razia yang dilakukan pukul 22.15 itu sebagai respons atas laporan penjualan mihol pada walikota, di toko yang berada di belakang lapas Klas IIB Probolinggo tersebut.

Kasatpol PP Kota Probolinggo Agus Effendi mengatakan, razia malam itu memang hanya menyasar toko milik Edy. “Nantinya tidak hanya tempat itu saja, tapi semua. Yang menentukan tempat sidak atau penggerebekan walikota sendiri. Sehingga saya juga belum tahu nantinya lokasi mana lagi yang akan digerebek,” terangnya.

Agus –sapaan akrabnya– mengatakan, bahwa dari hasil penggerebekan yang dilakukan malam itu, setidaknya ada 36 botol arak oplosan ukuran satu liter dan 55 botol bir berbagai merek diamankan petugas Satpol PP setempat. Tak hanya itu, Habib Hadi juga menegur pemilik atas aktivitas penjualan mihol tersebut.

Kepada Edy, Habib Hadi meminta pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan minuman haram tersebut. “Saya ini walikota, saya bertanggung jawab kepada masyarakat. Baik generasi muda, remaja, dan tua. Apa Pak Edy tidak kasihan pada anak anak?” ujar Agus menirukan perkataan walikota.

Pekan depan, Edy Bebek juga akan dipanggil untuk diberi peringatan. Intinya, jika masih menjual mihol, maka sanksi akan diterapkan. Hanya saja, Agus tidak menjelaskan sanksi apa yang bakal dijatuhkan pada Edy. “Apakah akan dilakukan penutupan, pencabutan SIUP, denda atau lainnya? Disesuaikan dengan aturan yang ada,” bebernya.

Terkait dengan maraknya peredaran miras, lanjut Agus, pihaknya mengimbau masyarakat untuk terus memberi informasi toko-toko penjual mihol. “Kita tidak tebang pilih. Temuan atau informasi dari masyarakat yang masuk ke walikota dan wakil walikota, akan ditindak,” tegasnya. (rpd/rf)