Banyak Anjal Berkeliaran, Ini yang Akan Dilakukan Pemkot Probolinggo

WAJIB SEKOLAH: Sejumlah anjal terlihat berada di persimpangan Pilang, Sabtu (2/3) malam. Mereka akan didata dan disekolahkan agar hak pendidikannya terpenuhi. (Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

KANIGARAN – Anak jalanan (anjal), pengemis, dan gelandangan masih jadi masalah sosial di Kota Probolinggo. Keberadaan mereka mudah ditemukan. Terutama di traffic light persimpangan jalan, maupun di pusat keramaian. Khusus anjal dan pengemis, tak sedikit dari mereka yang usianya justru masih usia sekolah.

Kepala Satpol PP Kota Probolinggo Agus Effendi mengatakan, razia rutin yang dilakukan pihaknya tak cukup mampu mengatasi keberadaan anjal. Pasalnya, setelah dirazia dan diamankan, mereka justru kembali ke jalanan.

“Keberadaan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan terutama di jalan protokol menjadi masalah tersendiri bagi tata kota. Kami berupaya untuk mencari langkah efektif untuk menangani kerawanan sosial ini,” terangnya..

Ada beberapa lokasi yang menjadi titik kumpul anjal. Seperti di Jalan Panglima Sudirman sampai Jalan Soekarno Hatta. “Seperti di persimpangan Brak, persimpangan Pilang, maupun persimpangan Ketapang,” ujarnya.

Setiap pagi dan sore hari, Satpol PP menyebar petugas berpakaian preman untuk mengamankan anak jalanan. Setelah itu dilanjutkan dengan pembinaan dan pendataan kepada anak jalan.

“Setelah 1-2 bulan data terakumulasi, data anak jalanan ini akan dipilah lagi. Anak jalanan yang masih sekolah dan yang sudah putus sekolah, akan kami sampaikan ke walikota,” ujarnya.

Mantan Kepala Disbudpar ini menjelaskan, anjal yang sudah putus sekolah ini akan diarahkan untuk mendapatkan pendidikan kembali. Bisa disalurkan ke lembaga pendidikan formal ataupun nonformal.

“Ini masukan dari walikota untuk mengembalikan anjal yang putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan,” ujarnya. Pihaknya juga meminta peran serta masyarakat agar segera melaporkan ke Satpol PP jika bertemu dengan anjal. “Kami jemput bola untuk mengatasi persoalan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Kota Probolinggo Mochamad Maskur mengatakan, upaya mengembalikan anak jalanan yang putus sekolah mungkin saja dilakukan. Baik ke sekolah formal atau nonformal. “Namun harus ditelusuri dulu, sekolah mereka sebelumnya dimana. Berapa lama mereka tidak bersekolah,” ujarnya.

Khususnya bagi anjal yang akan disekolahkan ke lembaga pendidikan formal. Hal ini berkaitan dengan batas usia sekolah. Jika mereka usianya setara siswa SMP, tapi tidak lulus SD, maka mengikuti dulu ujian kesetaraan SD. Begitu juga ketika usia mereka setara siswa SMA, tapi tidak selesai SMP, maka ikut ujian kesetaraan SMP dulu.

Saat disinggung mengenai anak jalanan yang enggan sekolah, Maskur memberikan alternatif agar mereka menempuh pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal ini memiliki waktu yang fleksibel dibandingkan pendidikan formal.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD setempat, Agus Riyanto sepakat dengan usulan menyekolahkan kembali anak jalanan. Bahkan, ia menantang pemkot agar program positif itu tidak berhenti dalam pewacanaan saja.

“Sebenarnya, mengembalikan anak jalanan ke sekolah itu mudah. Namun, membuat mereka bertahan di sekolah itu yang butuh tenaga ekstra. Perlu ada pengawasan juga agar mereka tetap bertahan di sekolah,” ujarnya. (put/rf)