Hari Ini Hadirkan Tujuh Saksi di Sidang, Salah Satunya Wawali Kota Pasuruan

PASURUAN – Sidang perkara dugaan suap proyek PLUT-KUMKM yang menyeret Wali Kota Pasuruan nonaktif, Setiyono akan kembali digelar hari ini. Rencananya, sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi itu dilaksanakan di PN Tipikor Surabaya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan tujuh orang saksi. Salah satunya yakni Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo yang kini menjabat Plt Wali Kota Pasuruan. Selain Teno, sejumlah saksi lainnya terdiri atas unsur pemerintah dan swasta.

Dari unsur pemerintah, ada Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan M Agus Fadjar dan Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Edy Trisulo Yudo. Sedangkan dari unsur swasta yaitu M Wongso Kusumo yang merupakan Direktur CV Sinar Perdana. Serta, Trio Kwek-Kwek yakni Prawito, Andi Wiyono, dan Achmad Fadoli.

Selain Setiyono, sidang pemeriksaan saksi itu akan diikuti oleh dua terdakwa lainnya. Yakni, terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto. “Kami minta ke majelis hakim agar sidangnya tetap digabung seperti sidang pembacaan dakwaan. Karena saksi-saksi yang dihadirkan pun sama untuk tiga terdakwa. Majelis juga sependapat untuk efisiensi waktu,” kata kata Lufsiana, JPU KPK.

Sementara, penasihat hukum Setiyono, Rudy Alfonso mengutarakan bahwa pihaknya akan mendalami keterangan dari tujuh saksi tersebut. Meski dirinya enggan membocorkan apa saja materi yang perlu diperdalam untuk membuktikan pelanggaran hukum yang didakwakan kepada kliennya.

“Yang ditanya ya kaitannya dengan terdakwa. Peranan dan kesaksian mereka dalam perkara ini seperti apa. Ini kan urusan ploting. Itu, siapa-siapa yang mem-ploting dan menarik uang,” ungkap Rudy.

Pihaknya juga menyangsikan adanya aliran dana hingga mencapai Rp 2,9 miliar sebagaimana dakwaan JPU kepada Setiyono. Rudy menyebut, aset yang dimiliki Setiyono saat ini tak sebanding apabila kliennya menerima aliran dana sebanyak itu.

“Di surat dakwaan juga perlu pembuktian. Masa 2016 Rp 1,4 miliar, terus makin ke sini makin kecil. Logikanya kan lebih gede. Nanti kami buktikan itu uangnya sampai ke dia itu berapa sih. Terus juga dia terimanya itu sebelum atau sesudah,” tambah Rudy.

Sementara, terkait pengajuan pemindahan penahanan Setiyono dari Rutan Mapolda Jawa Timur, kata Rudy, masih belum disetujui majelis hakim. “Sekarang masih di Polda. Informasinya sudah dipindahkan ke ruang tahanan yang tidak digabung dengan tahanan kriminal umum,” ucapnya.

Dia juga memastikan kondisi kesehatan Setiyono saat ini baik. Tak ada keluhan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya lantaran kondisi ruang tahanan yang dinilai tak layak. “Tidak ada masalah, sudah siap lah untuk sidang,” akunya.

Di sisi lain, penasihat hukum Wahyu Tri Hardianto, Soetomo mengaku pihaknya juga akan mendalami peranan kliennya melalui keterangan para saksi. Termasuk sejauh mana keterlibatan Wahyu dalam kasus ini.

Mengingat, posisi kliennya yang hanya sebagai tenaga honorer. Kalaupun ada aliran dana yang mengalir kepada Setiyono, peranan kliennya tentu bukan sebagai inisiator permintaan commitment fee ke rekanan.

“Ini, akan kami buktikan dalam sidang besok ya. Karena klien kami hanya mendapat perintah dari Pak Dwi, dimana uang-uang itu kemudian masuk ke Pak Setiyono,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Setiyono bersama tiga orang lainnya diamankan KPK, 4 Oktober silam. Dalam kasus tersebut, Setiyono disangka menerima suap melalui orang dekatnya. Kabarnya, bukan hanya proyek PLUT-KUMKM, lembaga antirasuah menduga sejumlah proyek di Kota Pasuruan sudah diatur oleh Setiyono.

Khusus proyek pengembangan PLUT-KUMKM, Setiyono menerima commitment fee sebesar 10 persen dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) yang totalnya Rp 2.297.464.000. Selain itu, juga ada kesepakatan fee satu persen untuk kelompok kerja. (tom/fun)