Tak Kunjung Tetapkan Tersangka di Penyidikan Dispora, Kejaksaan Tunggu Ini

BANGIL – Langkah kejaksaan dalam mengusut dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan, patut dipertanyakan. Pasalnya hingga sekarang, tak ada satupun tersangka yang ditetapkan.

Padahal, kasus tersebut sudah ditelusuri sejak pertengahan tahun 2018 lalu. Bahkan masuk ranah penyidikan, Oktober 2018. Sayang, pihak kejaksaan masih belum menentukan siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perkara tersebut.

Kasipidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra menguraikan, penetapan tersangka masih terganjal dengan penghitungan kerugian negara yang dilakukan inspektorat. Perhitungan tersebut sangat penting bagi kejaksaan, untuk memastikan besaran kerugian.

“Dari situlah, nantinya bisa menjadi bahan dalam penetapan tersangka,” sampainya.

Ia menambahkan, kejaksaan memang menemukan kerugian negara pada kegiatan keolahragaan yang digelar tahun 2017. Nilainya mencapai ratusan juta.

Namun, pihaknya membutuhkan angka pasti untuk menyeret tersangka. Nah, angka persisnya itulah yang kini tengah dihitung Inspektorat.

“Kalau temuan kami, ada ratusan juta kerugian negara. Tapi, nilai pastinya, masih menunggu pihak lain. Yakni inspektorat untuk melakukan penghitungan,” imbuhnya.

Ia meyakinkan, jika instansinya serius dalam mengusut kasus tersebut. Bahkan ia meyakinkan, kalau kasus ini sudah mengarah ke tersangka. Hanya saja, hal itu tidak bisa dibeberkannya.”Kalau sudah ditetapkan tersangka, baru bisa kami sampaikan,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kejari Kabupaten Pasuruan tengah membidik kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan. Kegiatan keolahragaan tahun 2017, disinyalir ada mark up anggaran. Dampaknya, ada kerugian negara yang dinikmati segelintir orang.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Dwitono Minahanto sempat menyampaikan, kalau pihaknya memperoleh banyak pengajuan perhitungan. Bukan hanya perkara yang ada di Kejaksaan, tetapi juga di kepolisian.

Padahal, jumlah tenaga auditor di lingkungan inspektorat terbatas. Hal ini yang membuat instansinya “keteteran”.

Di sisi lain, Abdul Munif, kepala Dispora Kabupaten Pasuruan tak banyak memberikan komentar. Bahkan saat dikonfirmasi Radar Bromo beberapa waktu lalu, ia justru meminta doa agar ia dan bawahannya “selamat” dari perkara yang ditangani kejaksaan. (one/fun)