Klaim Pengelolaan Pantai Duta Sudah Sesuai, Begini Penjelasan Pemdes

PAITON – Pengelolaan Pantai Duta yang kini menuai polemik membuat sejumlah pengurus Kelompok Sadar Wisata di Desa Randutatah melapor ke polisi. Penyebabnya, ada dugaan pengelolaan destinasi wisata di Kecamatan Paiton tersebut, yang dinilai menyalahi prosedur.

Atas laporan tersebut, Pemdes Randutatah akhirnya urun bicara. Pemdes membantah bahwa pengelolaan Pantai Duta, tak memakai landasaan hukum. Pasalnya, selama ini Pantai Duta dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bantahan itu disampaikan Umi Khulsum selaku Kades Randutatah. Kepada Jawa Pos Radar Bromo, wanita yang menjadi terlapor menjelaskan, pihaknya melakukan penarikan parkir di lokasi sudah sesuai tupoksinya. Penarikan parkir itu bukanlah hal yang ilegal. Ia juga mengakui bahwa ia menggerakkan Karang Taruna guna memungut parkir.

“Agar para anggota Karang Taruna ada kegiatan di Pantai Duta. Jika berbicara soal BUMDes, yang jelas BUMDes itu sudah sesuai prosedur, dan sudah diperdeskan,” tuturnya menjelaskan.

Ia mengetahui bahwa dirinya dilaporkan ke polda terkait parkir. Perempuan yang akrab disala Umi tersebut menyebutkan, secara profesional akan menghadapi persoalan hukum yang berlaku. Meskipun nantinya, dirinya dianggap atau dinyatakan bersalah terkait kasus itu. “Jadi saya sebagai terlapor tentunya akan mengikuti jalannya proses hukum hingga selesai,” tandasnya.

Tak hanya Pemdes Randutatah. Pihak Kecamatan juga urun bicara soal pelaporan soal pengelolaan Pantai Duta. Setelah kasus itu mencuat, pihak Kecamatan Paiton berencana mengadakan pertemuan. Tujuannya yaitu untuk segera menyudahi polemik tersebut.

Hal itu disampaikan Roby Siswanto, camat Paiton. Menurutnya, pihaknya akan segera melakukan pertemuan. Baik dengan pihak pemerintah desa sebagai terlapor, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Karang Taruna dan juga pengelola. “Tujuannya untuk membantu penataan administrasi Pantai Duta,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (4/3).

Pria yang akrab disapa Roby itu menambahkan, pihaknya dalam pertemuan akan membahas mengenai retribusi parkir. Bukan hanya itu, pihaknya juga akan membahas mengenai fasilitas dan juga karcis.

“Soal pelaporan parkir ke pihak kepolisian itu, biarkan diproses sesuai hukum yang berlaku. Yang jelas kami akan membenahi kekurang-kekurangan di Pantai Duta itu,” tambahnya.

Roby juga menyinggung perihal BUMDes yang mengelola Pantai Duta. Menurut Roby, BUMDes sudah jelas ada landasannya yaitu Peraturan Desa. “Karena BUMDes itu adalah Perdes itu sendiri. Sehingga tidak ada perbedaaannya,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah desa Randutatah, Kecamatan Paiton, dilaporkan ke Polda Jatim. Pelaporan tersebut berkaitan dengan retribusi parkir yang dikelolakan kepada pihak Karang Taruna. (sid/fun)