Siapa Bohong? Wali Kota-Wawali Pasuruan Saling Bantah di Sidang

SALING BANTAH: Wawali Raharto Teno Prasetyo (berdiri) saat hendak memberikan kesaksian disaksikan terdakwa wali kota nonaktif Setiyono (duduk, paling kiri) di pengadilan tipikor Surabaya (4/3). (Mokhammad Zubaidillah/Radar Bromo)

Related Post

SURABAYA – Suasana persidangan yang hampir berakhir di ruang Cakra PN Tipikor Surabaya, Senin (4/3), mendadak riuh. Itu, terjadi setelah majelis hakim mengklarifikasi kesaksian tujuh orang yang hadir kepada masing-masing terdakwa. Termasuk pada Wali Kota Pasuruan Nonaktif Setiyono dan Wakil Wali Kota Raharto Teno Prasetyo.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan meminta agar masing-masing terdakwa menyampaikan pendapatnya terkait dengan kesaksian yang telah diberikan tujuh orang tersebut.

Di antaranya, Raharto Teno Prasetyo, Kepala Dinas PUPR M Agus Fadjar, Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Edy Trisulo Yudo, Direktur CV Sinar Perdana M Wongso Kusumo, Prawito, Andi Wiyono, dan Achmad Fadoli.

Setiyono yang mendapat kesempatan mengklarifikasi pernyataan saksi, langsung mengarahkan telunjuknya pada Teno. Ia menilai kesaksian Teno yang menolak penerimaan jatah proyek tidak benar. Menurut Setiyono, wakilnya itu menerima jatah proyek, baik tahun 2016, 2017, dan 2018.

“Tidak benar Yang Mulia. Dari Wawali. Karena setiap tahun dapat Rp 10 miliar dari proyek,” kata Setiyono sembari menunjuk ke Teno. Teno yang ditunjuk Setiyono, tetap bersandar di tempat duduknya. Sesekali ia membenarkan posisi duduknya.

Sementara, Setiyono melanjutkan pembicaraannya. Ia juga menggambarkan suasana yang tidak kondusif sempat terjadi pada tahun 2017. Setelah proses lelang proyek mulai berjalan di BLP Kota Pasuruan.

“Sudah dibagi rata sesuai elemen tadi. Jatahnya (rekanan yang di-backup, Red) Wawali ini kalah, dia turun di BLP ngamuk-ngamuk. Ada preman-preman di situ. Akhirnya saya telepon Pak Kapolres supaya amankan BLP untuk masalah tender itu,” kata Setiyono.

Ketua Majelis kemudian menegaskan pernyataan Teno yang sebelumnya mengaku hanya menerima draf ploting proyek. Tetapi, tak menjalankan apa yang telah di-ploting untuknya. “Tidak. Lembaran aja yang saya terima. Saya dapat lembarannya, tapi saya tidak menjalankan. Saya tetap pada keterangan saya,” aku Teno.

Sebelumnya, Teno memberikan kesaksian bahwa dirinya tidak menerima jatah proyek yang telah di-ploting. Hal itu disampaikan Teno saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo, dan Wahyu Tri Hardianto.

JPU KPK Kiki Ahmad Yani sebelumnya menanyai Teno perihal ploting-an proyek pada tahun 2016. Termasuk adanya tawaran yang disampaikan kepadanya. “Kalau ditawari langsung tidak. Tapi kita memang sudah komitmen untuk menjalankan pembangunan secara normatif, sesuai komitmen kami setelah jadi,” kata Teno.

Kiki kemudian melanjutkan pertanyaannya. Teno ditanya apakah Setiyono pernah memberikan daftar paket pekerjaan proyek di Kota Pasuruan untuk tahun anggaran 2016 kepadanya. Teno menjawab, Setiyono pernah menunjukkan daftar proyek itu hanya sekali.

Untuk menegaskan pernyataan Teno, JPU lantas membacakan BAP Teno saat diperiksa penyidik KPK. Terkait hal itu, Teno membenarkan apa yang tertulis dalam BAP. Menurutnya, Setiyono tak menawarkan proyek, tetapi menunjukkan daftar proyek kepadanya.

“Apakah maksudnya proyek dalam daftar itu menjadi jatah saudara?” tanya Kiki. “Waktu itu sempat dibilang ‘iki’, terus saya bilang ‘Pak normatif aja, Pak’,” jelas Teno. Sejak itu, Teno mengaku dirinya tak pernah lagi menerima daftar paket pekerjaan proyek dari Setiyono. Termasuk pada tahun 2017.

“2018 saya ingat betul karena masih baru. Saudara Agus Fadjar sempat ke rumah dinas membawa satu map, satu lembar isinya beberapa paket proyek. Pak Agus bilang ‘ngantarkan ini aja, Pak’. Terus saya bilang ke Pak Agus, ‘Normatif aja, Mas Agus, prosedur’. Lembarannya ditinggal di rumah saya,” kata Teno.

 

Bantahan Dwi Fitri

Selain Setiyono, terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo (eks plt Kadis PU) juga menyampaikan bantahannya. Ia membantah pernyataan Andi Wiyono yang menyebut dirinya telah menerima uang senilai Rp 80 juta. “Tidak benar itu, jadi seingat saya itu adalah jatah lsm yang di-ploting untuk tiga proyek,” kata Dwi. Sementara Andi Wiyono juga tetap bersikukuh pada keterangannya.

“Pak Wongso mengatakan bahwa memberikan fee kepada Pak Wali lewat saya yang Rp 290 juta dari lima paket yang jatahnya Gapensi. Tapi, nyatanya saya tidak menerima. Yang saya menerima itu untuk fee-nya peningkatan Jalan Panglima Sudirman yang Rp 800 juta,” ucap Dwi. Namun, Wongso juga tetap pada keterangannya.

Selanjutnya, Wongso kembali menerima bantahan. Kali ini datangnya dari terdakwa Wahyu Tri Hardianto. Menurut Wahyu, keterangan Wongso kurang jujur. Itu, lantaran Wongso tak menyebutkan bahwa dirinya telah menerima uang Rp 50 juta dari Wahyu.

“Pemakaiannya untuk siapa? Itu saya memberikan mau Lebaran. Saya transfer kepada saudara Taksa. Saya ingin tanya, saudara Taksa itu siapa? Yang sering dijadikan (alat, Red) untuk mengancam saya. Bohong kalau dia tidak kenal. Dan, dia pernah terima uang Rp 285 juta. Saya menyuruh Roby untuk mengantar ke rumah saudara Wongso. Saya minta tolong kebenaran dan keadilan untuk kejujuran. Saya minta tolong KPK tegakkan seadil-adilnya,” kata Wahyu. (tom/rf/mie)