Wali Kota 2 Menolak Bersaksi untuk Terdakwa Setiyono

SURABAYA – Dari tujuh orang yang dihadirkan menjadi saksi di sidang pengaturan proyek Kota Pasuruan, Senin (4/3), tak semua memberikan kesaksian. Kabid Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Edy Trisulo Yudo yang menolak memberikan kesaksian untuk terdakwa Setiyono.

Hal itu diutarakan saat Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan menanyakan identitas serta hubungan saksi dengan ketiga terdakwa. Edy –sapaan akrabnya- kemudian menyampaikan ada hubungan keluarga dengan terdakwa Setiyono. Ia merupakan adik kandung pria yang kini berstatus sebagai Wali Kota Pasuruan nonaktif tersebut.

Ketua majelis hakim lantas memastikan kesediaan Edy sebagai saksi dalam sidang. “Jika diizinkan, tidak jadi saksi,” kata Edy di hadapan majelis hakim.

Wayan pun tak mempersoalkan. Sebab, permintaan Edy untuk mundur sebagai saksi, merupakan haknya yang dilindungi KUHAP.

Setelah itu, JPU KPK menyatakan, Edy akan tetap dijadikan sebagai saksi untuk dua terdakwa lainnya. Jaksa lantas menanyakan soal siapa yang dimaksud dengan Wali Kota 2 dalam ploting-an proyek tahun 2018.

Edy menyebut, Wali Kota 2 merupakan dirinya sendiri. “Waktu ngedraf buat saya, kata Pak Agus, biar gampang pakai Wali Kota 2 saja,” kata Edy.

Namun, ia mengaku, jatah proyek itu tak terealisasi untuk dirinya. Sebelumnya, jaksa juga mengonfirmasi ploting-an kepada Agus Fadjar.

Agus pun membeberkan bahwa pada tahun 2017, saat dirinya menjabat Plt kepala Dinas PUPR, ia sempat dimintai rekapan proyek oleh Setiyono. Ia lalu mengantarkan berkas proyek di Dinas PUPR, baik proyek lelang maupun penunjukan langsung.

“Kemudian saya mencatat dari Pak Wali arahannya. Artinya, ini untuk asosiasi, kemudian hampir mirip dengan yang 2018. Tidak semua disebutkan nama rekanan, tapi yang PL ada. Kalau yang PL saya minta ke PPK agar kalau ada yang datang bisa disesuaikan. Tapi, harus yang sesuai bidang,” kata Agus.

Sementara untuk proyek lelang, kata Agus, dirinya menyerahkan ke lintas asosiasi berupa lembaran yang berisi daftar nama pekerjaan dan nilai pagu. Namun, Agus mengaku tak mengetahui adanya fee di setiap proyek tersebut.

Sedangkan tahun 2018, tetap ada ploting-an. “Awalnya memang saya diminta untuk ngedraf paket proyek. Bersama Pak Dwi dan Pak Edy. Ketika selesai kami sampaikan ke Pak Wali untuk revisi. Hasil revisi itu di-print dan kami sampaikan ke Pak Wali,” jelas Agus.

Setelah itu, Agus mengaku draf itu diserahkan ke masing-masing OPD sesuai arahan Setiyono. Dirinya pun menyampaikan kepada OPD terkait pembagian proyek itu. “Tergantung masing-masing OPD menyikapinya bagaimana. Tapi, prinsipnya hampir sama. Semuanya sama. Artinya, tidak berani untuk mengondisikan itu. Biarkan normatif saja,” jelas Agus. (tom/rf)