Administrasi Proyek Pembangunan Pasar Baru Lambat, Ini Saran Dewan

MAYANGAN – Proses administrasi pembangunan Pasar Baru berjalan lambat. Sampai awal Maret 2019, dokumen lelang manajerial konstruksi (MK) masih dalam tahap perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Probolinggo.

Hal ini diungkapkan Amin Fredy, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Probolinggo. Menurutnya, dokumen lelang MK telah diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) sejak pertengahan Desember 2019.

“Namun, oleh ULP dikembalikan. Dengan alasan ada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ),” ujarnya saat dikonfirmasi.

Amin memastikan, Dinas PUPR akan segera menyerahkan berkas dokumen lelang ke ULP, Jumat ini. “Jumat akan saya lengkapi,” tegasnya.

Dia pun memastikan, pembangunan Pasar Baru dengan tahapan MK berjalan seperti rencana. “Kami perkirakan, Jumat dokumen MK ini disampaikan ke ULP. Dua bulan kemudian sekitar Mei-Juni sudah ada pemenang MK dan bisa segera menilai kebutuhan anggaran konstruksi,” ujarnya.

Diperkirakan Amin, pembangunan Pasar Baru membutuhkan waktu 6 bulan. “Bisa selesai sampai Desember,” ujarnya optimis.

Sementara itu, Ghofur Efendi, kepala Bagian Administrasi Pembangunan membenarkan, Dinas PUPR telah menyerahkan dokumen lelang untuk MK Pasar Baru pada pertengahan Desember. “Namun, dikembalikan karena tidak ada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),” ujarnya.

Untuk mempercepat proses lelang ini, saat ini ULP telah melakukan persiapan dokumen pemilihan. “Jadi, saat PUPR menyelesaikan dokumen lelang MK, maka menyelesaikan dokumen pemilihan,” jelasnya.

Sementara itu, Komisi III DPRD Kota Probolinggo mengatakan, tidak jelasnya rencana pembangunan Pasar Baru. Bahkan, terjadi saling lempar antara Bagian Administrasi Pembangunan dan Dinas PUPR.

“Ini memang ada peraturan baru tentang lelang barang dan jasa. Tapi, seharusnya dua OPD ini duduk bersama untuk bisa segera menyelesaikan lelang MK,” ujar Agus Rianto, ketua Komisi III setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD.

Agus menyayangkan lambatnya proses penyelesaian dokumen lelang MK Pasar Baru. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada lambatnya tahapan lain. Seperti pengerjaan fisik bangunan Pasar Baru.

“Kami merekomendasikan kepada Wali Kota agar kepala OPD yang bertanggung jawab ini dievaluasi kinerjanya,” ujarnya. (put/hn)