Kejaksaan Ukur Ulang Sedimentasi TKD Bulusari untuk Lanjut Penyidikan Kasus Korupsi

BANGIL – Kasus dugaan penyimpangan penggunaan tanah kas desa (TKD) Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, terus diselidiki. Kini, Kejari Kabupaten Pasuruan tinggal menunggu hasil pengukuran tim ahli geodesi untuk memastikan kubikasi tanah yang dikeruk.

UKUR ULANG: Kejari Kabupaten Pasuruan bersama tim ahli geodesi mengukur sedimentasi TKD Bulusari, Selasa (5/3). (Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

Kasi Pidus Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra mengatakan, tim ahli geodesi sudah meninjau ulang TKD Desa Bulusari, Kecamatan Gempol. Selasa (5/2) merupakan peninjauan kali terakhir setelah sebelumnya tim ahli mendatangi lokasi pada 15 November 2018.

Peninjauan ini untuk menghitung sedimentasi dan menentukan kubikasi tanah yang dikeruk. “Hari ini (Selasa) kami mendatangi lokasi bersama tim ahli geodesi dari ITN Malang. Ini, dilakukan untuk menghitung sendimentasi akhir untuk menentukan kubikasi tanah yang dikeruk, sesuai luasan tanah berdasarkan pengukuran dari tim ahli Pertanahan Kabupaten Pasuruan,” ujar Denny.

Ia mengatakan, setelah pengukuran ini, pihaknya tinggal menunggu hasil dari tim geodesi. Setelah itu, akan dibawa ke BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung kerugian negara. “Karena dari situlah nantinya bisa ditentukan tersangkanya. Sebab, untuk menentukan tersangka, juga diperlukan nilai kerugian negara,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Kabupaten Pasuruan menelusuri adanya dugaan penyimpangan pemanfaatan TKD Desa Bulusari. Tanah seluas 4 hektare itu disebut-sebut telah dikeruk dan kemudian dijual. Hasilnya diambil oleh pihak-pihak tanpa sesuai prosedur.

Kasus ini mencuat sejak awal 2017. Beberapa orang yang disebut-sebut mengatahui persoalan ini diperiksa. Hingga akhirnya statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Meski belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Yudono pernah mengatakan, pihaknya tidak terlibat dalam persoalan ini. Meski tak dipungkirinya, dirinya kerap dituduh orang yang harus bertanggung jawab. Menurutnya, tanah itu sebenarnya merupakan tanah gendom yang sudah ditukargulingkan oleh salah satu CV sejak 1986.

“Saya memang menjadi orang yang dituduh. Sebenarnya saya tidak terlibat dan tidak ada korupsi di situ. Karena tanah yang dikeruk itu bukan tanah kas desa, melainkan tanah P2 atau tanah eks gendom yang sudah ditukar guling oleh CV,” ujarnya beberapa waktu lalu. (one/rud/fun)