Kemenag Seleksi saat Pelunasan untuk Ketahui CJH yang Bisa Dikenai Pajak Progresif

TAHUN LALU: Proses pemberangkatan calon jamaah haji di Kabupaten Pasuruan tahun 2018 silam. Dengan adanya aturan pajak progresif haji, Kemenag mulai mendatanya saat pelunasan tahap kedua. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Mulai tahun 2019 ini, Calon Jamaah Haji (CJH) yang akan berangkat ke tanah suci namun sebelumnya pernah berhaji akan dikenakan pajak progresif. Pajak ini adalah untuk pembuatan visa haji dikenakan tambahan biaya sebesar 2000 real atau sebesar Rp 8 Juta.

Imron Muhadi, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten mengatakan bahwa pajak progresif ini sejatinya sudah diberlakukan sejak tahun 2018 lalu.

“Tahun 2018 lalu sejatinya sudah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun karena pengumumannya cukup mepet saat itu, sehingga jika ada jamaah yang sudah pernah berhaji dan berhaji kembali. Tahun lalu masih dibiayai pemerintah pajak progresifnya,” terangnya.

Namun mulai tahun 2019 ini, pajak progresif ini akan dibebankan kepada CJH sendiri. Sehingga jika terdata sebelumnya pernah berhaji dan kembali berangkat tahun 2019 ini, maka akan diberikan pajak progresif sebesar 2.000 real atau Rp 8 juta yang nantinya akan dibayarkan saat membayar biaya pelunasan haji.

Imron menambahkan bahwa saat ini Kemenag dari daerah memang belum memegang data siapa saja CJH haji yang sebelumnya pernah berhaji. “Nanti baru ketahuan saat kuota pelunasan haji. Dimana CJH yang sebelumnya pernah berhaji akan masuk tahap pelunasan kedua. Dan disitulah nanti selain membayar biaya pelunasan haji juga akan ditambah pajak progresif,” terangnya.

Sebelumnya dari Pemerintah Indonesia sudah pernah mengeluarkan aturan untuk mengurangi antrean haji. Salah satu poinnya adalah, bagi masyarakat yang pernah berhaji hanya boleh kembali mendaftar setelah 10 tahun.

Untuk aturan ini, dari segi biaya tetap sama dan tidak ada tambahan pembayaran lain. Namun Pemerintah Arab Saudi yang memberikan aturan baru tersebut dan memberikan pajak progresif bagi jamaah yang berhaji kembali.

Terkait besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) di daerah termasuk jadwal dan siapa saja yang masuk pelunasan tahap 1 dan 2, Kemenag Kabupaten Pasuruan masih menunggu informasi lanjutan dari Kemenag Pusat. (eka/fun)