Tukang Bentor Datangi Dewan dan Minta Payung Hukum hingga Berharap Diganti Angling

BANGIL – Belasan abang becak motor (bentor) yang biasa beroperasi di wilayah Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Rabu (6/3), mereka datang mengadukan kondisi angkutannya yang terhimpit payung hukum.

MINTA SOLUSI: Perwakilan tukang bentor ketika ditemui anggota dewan dan Dishub di kantor DPRD di Raci. (Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

Sebab, bentor dianggap tidak memiliki kelayakan untuk beroperasi di jalanan. Sedangkan becak kayuh semakin ditinggalkan karena kurang cepat dan tidak mengkuti perkembangan zaman. “Kami datang untuk menyampaikan aspirasi,” ujar Ketua Paguyuban Pengemudi Becak Bangil, Henry Sulfianto.

Henry mengatakan, peminat becak kayuh atau konvensional sudah minim. Hampir 90 persen masyarakat menggunakan bentor. Selain lebih cepat, juga menghemat tenaga abang becak. “Bayangkan kalau mereka yang sudah 60 tahun, bisa ngos-ngosan kalau masih mengayuh becak. Makanya banyak yang beralih ke bentor,” ujarnya.

Namun, penggunaan bentor memunculkan dilema. Kendaraan ini tidak punya payung hukum untuk beroperasi di jalanan. Henry mengatakan, itu terbukti dengan kasus kecelakaan yang pernah dialami salah satu pengemudi bentor. Pengemudi itu divonis 9 bulan karena penumpangnya meninggal.

“Padahal sudah memberikan santunan dan damai dengan pihak keluarga. Tapi, prosesnya masih dilanjut hingga masuk pengadilan dan divonis 9 bulan. Alasannya, karena bentor tidak memiliki kelayakan di jalan,” jelasnya.

Karenanya, pihaknya meminta adanya solusi kepada DPRD. Ia juga mengusulkan, mengganti becak kayuh dengan angkutan lingkungan (angling). Menurut Henry, angkutan ini sudah banyak ditemukan di daerah lain. Seperti di Tuban, Malang, dan beberapa daerah lainnya. Bahkan, di Blitar dilegalkan.

“Kami ingin bentor ini digantikan angling. Biar kami tidak waswas dan tidak uber-uberan dengan petugas lagi. Karena itu, kami berharap ada regulasi untuk angling. Seperti di Blitar yang mendapat support pendanaan dari pemerintahnya untuk pengadaan angling,” ujarnya.

Mendapati itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo mengaku hanya menampung aspirasi mereka. Pihaknya dan eksekutif masih perlu melakukan studi ke daerah lain. “Regulasinya seperti apa, dan kalau dibantu, skema bantuannya seperti apa, itu perlu kami dalami,” ujarnya.

Sedangkan, Kasi Wasdal Dishub Kabupaten Pasuruan Digdyo Mulyono Jati mengaku akan mempelajari aturan penggunaan angling. “Regulasinya seperti apa dan teknisnya seperti apa, perlu kami pelajari dulu. Kalau memang bisa diterapkan, tentu tidak ada salahnya diwujudkan,” ujarnya. (one/fun)