Pasca OTT KPK, Adik Setiyono yang Dikenal Wali Kota 2 Buang Nomor Handphone

BERI KESAKSIAN: Sidang Setiyono di PN Tipikor, Senin (4/3) lalu. Inset: Edi Trisulo Yudo yang merupakan Adik Setiyono saat menjadi saksi untuk terdakwa lain. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

SIDOARJO – Sidang kasus korupsi dengan agenda pemeriksaan yang melibatkan Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono, menunjukkan bahwa mereka yang terlibat, sudah mengantisipasi kemungkinan OTT KPK. Terbukti, beberapa dari pejabat itu sepakat untuk mengganti ponsel. Bahkan, ada juga yang menghilangkan ponselnya.

Fakta itu keluar dari keterangan Kabid Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Edy Trisulo Yudo, saat memberikan kesaksiannya dalam persidangan lanjutan di PN Tipikor Surabaya, Senin (4/3) lalu. JPU KPK Kiki Ahmad Yani mengonfirmasi pernyataan Edy dalam BAP mengenai nomor baru untuk ponselnya.

Jaksa Kiki mengungkapkan, bukan Edy saja yang mengganti nomor HP. Melainkan juga beberapa pejabat lain. Di antaranya ialah Kepala Dinas PUPR M Agus Fadjar, Kepala BLP Kota Pasuruan Njoman Swasti, dan sejumlah pejabat lainnya. Kiki sempat menegaskan pertanyaannya, mengapa Edy berinisiatif mengganti nomor ponselnya.

“Karena waktu itu ada kesepakatan, pakai nomor baru,” kata Edy. Mendengar jawaban adik kandung Setiyono itu, JPU kembali menegaskan, apakah alasan Edy lantaran khawatir seluruh percakapan dalam nomor lamanya selama ini disadap. Sebab, bagi-bagi nomor baru itu dilakukan pada tahun 2018, selang beberapa bulan sebelum OTT KPK terjadi.

Edy menggeleng sembari menegaskan bahwa hal itu dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara dirinya dan rekan-rekannya yang lain. Sementara, JPU KPK Ferdian Adi Nugroho membeberkan pernyataan Edy itu tak sesuai dengan yang tertuang dalam BAP.

“Dalam BAP disebutkan ganti nomor baru itu karena tahu banyak operasi KPK ya,” tanya Ferdian. Barulah Edy mengiyakan. “Nomor hp saudara yang belakangnya 9345 itu kemana sekarang?,” tanya Ferdian. “Itu sudah nggak ada. Saya buang, ke kali,” jawab Edy.

“Nomornya dibuang, lalu HP-nya kemana?” kata Ferdian kembali bertanya. Edy mengaku, ponselnya juga sudah dihilangkan. Namun tak dijelaskan dengan cara apa. “HPnya pun sudah nggak ada,” ungkap Edy.

JPU juga sempat menggali keterangan Edy mengenai proyek PLUT KUMKM. Namun, Edy mengaku dirinya tak mengetahui persis bagaimana proses penentuan pemenang lelang proyek itu. Meskipun dalam plotingan tercantum bahwa proyek itu merupakan jatah M Wongso Kusumo. “Saya tidak tahu prosesnya, di draft memang ada,” kata Edy.

Selain itu, Kiki juga sempat bertanya apakah Edy pernah berkomunikasi dengan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi Kota Pasuruan. Edy mengiyakan. Ia bercerita bahwa dirinya sempat dihubungi Siti Amini saat berita acara gagal lelang proyek PLUT KUMKM diumumkan BLP.

Hanya saja, Edy tak banyak mengomentari hal itu. Ia justru menyarankan agar Amini melaporkannya langsung kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono. “Bu Amini pernah telepon, curhat ke saya bilang kalau proyek PLUT itu gagal. Saya suruh laporkan ke Pak Wali, karena biasanya kalau ada proyek yang gagal, Pak Wali bisa menjelaskan,” aku Edy.

Mendapati penuturan Edy, JPU justru heran lantaran ada kepala dinas curhat kepada kepala bidang. Apalagi, jabatan tidak dalam OPD yang sama. Amini merupakan Kepala Dinas Koperasi. “Anda nggak tanya kenapa kepala dinas curhatnya ke kabid?” tanya Kiki. “Saya nggak tahu, nggak tanya juga,” jawab Edy. (tom/fun)