Sebelum OTT KPK, Ternyata Proyek di Kota Pasuruan Pakai Sistem Undian sebelum Ikut Lelang

IKUT ANDIL: Ketua Gapensi Wongso Kusumo yang hadir dalam persidangan. Dalam sidang di PN Tipikor, Senin (4/3) silam, dia mengaku proyek di Kota Pasuruan sudah diploting dan dibagikan ke anggotanya dengan sistem undian. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

SIDOARJO – Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi Senin (4/3) lalu juga terungkap soal bagi-bagi proyek versi rekanan. Empat orang saksi dari kontraktor yang dihadirkan, mengakui telah menikmati jatah proyek yang diploting sang Wali Kota nonaktif Setiyono, termasuk soal commitmen fee.

TRIO KWEK-KWEK: Andi Wiyono, Fadoli dan Prawito saat hadir menjadi saksi di sidang lalu. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Empat saksi itu ialah Direktur CV Sinar Perdana sekaligus Ketua Gapensi Pasuruan, Wongso Kusumo. Serta Achmad Fadoli, anggota Gapensi Pasuruan sekaligus Direktur CV Putra Jaya; anggota Gapensi Pasuruan sekaligus Direktur CV Sejati; serta anggota Gapeksindo Pasuruan sekaligus Direktur CV Nita Konstruksi.

Mulanya Tim Penasihat Hukum Setiyono, Robinson meminta penjelasan dari Wongso Kusumo terkait dengan penentuan ploting proyek, serta commitment fee yang ia bayarkan. Menurut Wongso, pembagian ploting proyek tersebut telah berlangsung sejak 2016. Mewakili Gapensi Pasuruan, ia menerima daftar paket pekerjaan dan pagu anggarannya.

Wongso lantas menjelaskan bagaimana pembagian ploting-an paket pekerjaan itu di internal Gapensi Pasuruan. Ia ingin ploting-an paket pekerjaan itu, dapat dirasakan semua anggotanya di internal Gapensi Pasuruan. Namun, ia merasa tidak adil jika paket-paket pekerjaan itu kemudian diberikan langsung kepada setiap anggota. Mengingat nilai pagu anggaran setiap paket pekerjaan berbeda-beda.

“Setelah membaca ploting pagu, kami kumpulkan anggota kemudian kami undi. Karena memang, kalau saya dapat proyek, saya sampaikan semua ke anggota. Ndak ada yang saya ambil sendiri. 2017 juga demikian. 2018 juga demikian,” jelasnya. Anggota Gapensi atau pengusaha jasa konstruksi yang memenangkan undian itu lantas dipersilahkan mengikuti lelang.

Wongso kemudian menggeleng saat Robinson menanyakan dari mana sumber permintaan commitment fee yang harus dibayarkan para rekanan yang memenangkan lelang proyek. “Ada fee 5 sampai 7 persen itu sumbernya dari mana? Apa dari Pak Setiyono?” tanya Robinson.

“Saya tidak tahu sumbernya dari mana, tidak pernah Pak Wali menyebutkan, Pak Edy juga setahu saya tidak pernah,” jawab Wongso.

Tapi, pernyataan berbeda terungkap saat Wongso menghadapi pertanyaan yang sama dari JPU KPK Ferdian Adi Nugroho. “Misalkan paket saya dapat dari Pak Dwi. Kan Pak Dwi sambil menyerahkan paket menyatakan bahwa nanti disiapkan fee 5 persen. Ya kami bermaksud untuk memenuhi permintaan itu,” ujar Wongso.

Meski begitu, Wongso menegaskan pihaknya tak pernah tahu-menahu urusan proses lelang yang berjalan di BLP Kota Pasuruan. Apalagi, lelang proyek dilakukan secara online. Pihaknya hanya mengajukan penawaran untuk proyek yang di-ploting serta memenuhi persyaratan pada umumnya.

“Untuk prosesnya bagaimana saya tidak tahu. Kami dari asosiasi tidak pernah berkomunikasi dengan blp. Kalau untuk Gapensi, kami ada staf sendiri untuk pembuatan dokumen,” katanya.

Wongso juga mengungkapkan, sebagai pengusaha konstruksi, ia selalu berupaya agar bisa mendapatkan pekerjaan dari pemerintah. Meskipun harus melanggar aturan. Karena itu, begitu ada permintaan fee untuk setiap paket pekerjaan yang dimenangkan, Wongso mengaku akan berusaha untuk memenuhinya.

“Kalau tidak memenuhi komitmen dan tidak mengikuti aturan yang ada, maka ke depannya tentu akan sulit mendapat pekerjaan. Karena satu tahun kami tunggu sekali pekerjaan proyek. Satu tahun kami hanya kerja 4 bulan saja. Jadi kemungkinan untuk dapat pekerjaan itu akan sulit, kalau kita tidak masuk ke sistem,” tuturnya.

Ia juga menggambarkan, betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan proyek apabila tak masuk dalam sistem tersebut. Meski hal itu tak dirasakannya sendiri, Wongso menjelaskan kondisi rekan-rekannya di Gapensi Pasuruan selama ini.

“Kalau saya tidak pernah tidak dapat pekerjaan, karena saya selalu memberi. Tapi anggota Gapensi sekitar 40 orang yang aktif bisa dapat pekerjaan hanya belasan saja. Karena komitmen. Yang lain tidak ada komitmen,” bebernya.

Hal senada juga disampaikan Direktur CV Nita Konstruksi Andi Wiyono yang juga mantan Ketua Gapeksindo Pasuruan. Selama tiga tahun jabatan Setiyono sebagai Walikota Pasuruan, Andi mengaku kerapkali mendapatkan ploting-an proyek dan selalu memenangkan lelang. Namun juga dengan embel-embel commitment fee.

“Sekitar 15 anggota Gapeksindo setiap tahun juga dapat. Seperti yang dikatakan Pak Wongso, misalkan dapat 10 paket kalau di asosiasi saya juga diundi. Kemudian persoalan yang menang undian itu masih kalah lagi (dalam lelang), ya wallahua’lam,” terangnya disambut gemuruh.

Apabila ada rekanan penerima ploting dinyatakan gagal lelang, kata Andi, juga menjadi risiko yang harus dihadapi. “Karena yang pegang paket itu memang belum tentu menang. Ada yang ndak menang. Kalau ndak jadi dapat, ya saya sampaikan ke Pak Setiyono kalau ini ploting-an ndak jadi,” tambahnya.

Achmad Fadoli, Direktur CV Putra Jaya juga setali tiga uang. Ia juga mengaku dua paket pekerjaan yang di-ploting untuknya gagal didapat, karena tak memenuhi persyaratan dalam proses lelang.

Termasuk yang di-ploting dari Pak Dwi. Karena normatif lelangnya. Jadi ada pengumuman di internet. Kalau kami mau mengajukan bisa, paket siapapun. Kemudian dalam penawarannya kami lihat dulu, gimana prosesnya, persyaratannya apa. Kalau sekiranya bisa kita masuk, ya kami masuk,” aku Prawito. (tom/fun)