ASN Keluhkan Tukin Telat Cair, Ini Penyebabnya

PURWOREJO – Sejumlah pegawai Pemkab Pasuruan mengeluhkan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang tak kunjung cair. Padahal, biasanya tunjangan ini diberikan di pertengahan bulan setelah penilaian kinerja di bulan sebelumnya. Namun, sampai awal Maret, Tukin bulan Januari dan Februari belum masuk ke rekening pegawai.

“Tahun ini infonya dari Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) diganti Tukin, tapi setelah diubah malah belum cair-cair,” keluh salah seorang pegawai yang enggan disebut identitasnya.

Sumber radarbromo.co.id ini mengakui jika Tukin sangat ditunggu-ditunggu pegawai. Meskipun baru diberikan sejak 2017 lalu, namun dengan kebijakan gaji ASN yang tidak naik sejak tahun 2015 lalu. Tukin ini cukup membantu tambahan penghasilan bagi pegawai pemerintahan. Mereka berharap kapan cairnya.

Belum cairnya Tukin ini dibenarkan oleh Agus Sutiadji, sekda Kabupaten Pasuruan. Sekda membenarkan bahwa untuk Tukin pegawai pemerintahan saat ini memang masih pending pencairannya.

“Untuk tahun ini memang ada perubahan terkait TPP menjadi Tukin. Sehingga, pemberian tunjangan akan berbeda. Tergantung jabatan dan kinerjanya setiap hari,” terangnya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang TPP disamaratakan setiap eselon dan pangkatnya. Namun, karena bobot kerja setiap pegawai tidak sama, maka tahun 2019 ini diubah sistem ke Tukin. Setiap pegawai akan dinilai dari skor harian dari surat tugas pimpinan. Sampai dihitung komulatif terkait kedisiplinan dari masuk kerja sampai pulang.

“Dengan perubahan sistem ini, memang membutuhkan waktu, tapi saya berharap secepatnya Tukin ini bisa cair ke pegawai,” terangnya.

Meskipun terlambat, Agus berharap Tukin ini secepatnya bisa cair pada April mendatang. Sementara untuk Januari sampai Maret tidak akan hangus. Meskipun sedikit terlambat, Pemkab Pasuruan berharap pegawai tetap bekerja semaksimal mungkin melayani masyarakat.

Karena nantinya hak tunjangan kinerja dipastikan akan cair, tinggal menunggu penilaian dan perbaikan sistem penilaiannya. Tahun ini Pemkab Pasuruan mengganti sistem penilaian TPP menjadi Tukin lewat E-TPP. Dimana setiap pegawai akan dinilai berdasarkan kinerja per harinya termasuk kedisiplinan masuk dan pulang kerja.

Nilai ini akan mempengaruhi pemberian Tukin ke setiap pegawai. Anggaran tukin sendiri cukup besar untuk tahun ini yaitu Rp 125,05 miliar naik cukup tinggi dibandingkan tahun 2018 lalu yang hanya Rp 98,4 miliar. (eka/rf)