Begini Kondisi 6 Proyek yang Disebut JPU KPK Diploting untuk Wawali

PASURUAN – Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo berusaha tenang di dalam persidangan, Senin (4/3). Ia dengan tegas membantah tudingan Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono yang mengatakan jika dirinya juga ambil bagian.

JPU KPK lantas membeberkan enam jatah proyek tahun anggaran 2018 yang di-ploting untuk Teno. Di hadapan majelis hakim, Teno mengetahui adanya ploting proyek untuknya. Ia pun membenarkan enam proyek yang dipaparkan JPU itulah yang diberikan oleh Muhammad Agus Fadjar di rumah dinasnya atas perintah Setiyono.

Pada 2018, ada enam paket proyek yang sedianya di-ploting untuk Teno. Terdiri atas proyek revitalisasi Pasar Bukir, pembangunan drainase Jalan Patimura, pemasangan atap parkir dan tempat cuci ambulans.

Lalu pemasangan partisi, keramik, dan pengecatan ruang CSSD, proyek rehab bedak pujasera dan kios pangkas rambut Kebonagung, dan peningkatan drainase di Kelurahan Ngemplakrejo. Seluruhnya bernilai total Rp 9,4 miliar.

Saat ditemui selepas memberikan kesaksiannya dalam sidang di PN Tipikor Surabaya, Senin (4/3), Teno irit bicara. Begitu pula saat Jawa Pos Radar Bromo menanyakan seputar tudingan Setiyono soal jatah proyek yang di-ploting untuknya. “Nggak jalan semua,” kata Teno sambil berlalu.

Sementara, penelusuran Radar Bromo, tak seluruhnya dari enam proyek tersebut terealisasi. Revitalisasi Pasar Bukir misalnya. Proyek senilai Rp 2,357 miliar dari dana alokasi khusus Kementerian Perdagangan itu urung dilaksanakan lantaran gagal lelang.

Begitu pula dengan proyek rehab bedak pujasera dan kios pangkas rambut Kebonagung. Proyek senilai Rp 548 juta turut terkena imbas gagal lelang. Dari 15 penyedia jasa konstruksi yang mendaftarkan diri dalam proses lelang, hanya dua yang mengajukan penawaran.

Namun, dua penyedia jasa konstruksi itu dinyatakan gagal memenangkan lelang karena tidak memenuhi syarat teknis. Karena itu, proyek itu pun urung terlaksana. Proyek rehab bedak pujasera dan kios pangkas rambut Kebonagung sedianya milik Dinas PUPR Kota Pasuruan.

“Namun, karena gagal lelang kami ajukan rehab pujasera melalui PAK. Anggarannya di bawah Rp 200 juta. Jadi, tidak melalui proses lelang, artinya penunjukan langsung,” kata Kepala UPT Pasar Kebonangung Ridho Wijaya.

Sementara, Plt Direktur RSUD dr R Soedarsono dr Tina Soelistiani mengatakan, dua proyek yang berada di lingkungan RSUD telah terlaksana.

Namun, ia menegaskan dua proyek itu dilaksanakan dengan mekanisme yang sesuai aturan. “Kalau ruang CSSD itu pembangunannya sudah dimulai sejak 2017. Dan sekarang sudah difungsikan,” kata Tina.

Begitu pula dengan proyek pemasangan atap parkir dan tempat cuci ambulans, kata Tina, sudah terealisasi. Namun pengerjaannya tidak melalui proses lelang karena anggarannya senilai Rp 70 juta.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, dua proyek lainnya telah terealisasi. Di antaranya proyek pembangunan drainase Jalan Patimura serta proyek peningkatan drainase di Kelurahan Ngemplakrejo.

“Untuk peningkatan drainase di Kelurahan Ngemplakrejo itu sudah dilaksanakan,” kata Kabid Kawasan Permukiman Dinas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat Uung Maf’udi. (tom/rf)