Latih Bendahara/Operator di Kota Probolinggo untuk Kelola Dana BOS

SOSIALISASI: Pemkot Probolinggo melalui Disdikpora menggelar Sosialisasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Ballroom Paseban Sena Hotel & Restaurant, kota Probolinggo, Rabu (6/3).

Related Post

PROBOLINGGO – Ratusan kepala sekolah, bendahara/operator SD dan SMP Negeri/Swasta se Kota Probolinggo mendapat Sosialisasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Acara digelar di Ballroom Paseban Sena Hotel & Restaurant, kota Probolinggo, Rabu (6/03).

SAMBUTAN: Drs. Kukuh Suryadi M.Pd, Manager BOS yang juga Sekretaris Disdikpora Kota Probolinggo, saat menyampaikan sambutan.

Sosialisasi sehari bagi Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP Negeri dan Swasta ini digelar Pemkot Probolinggo, melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) pada Sub Bagian Program. Tujuannya, untuk meningkatkan mutu kompetensi sekaligus pemahaman bagi aparatur pengelola dana BOS.

Tak tanggung-tanggung, narasumber yang didatangkan yaitu salah satu Direktur SPJ BOS dari Jakarta. Yaitu Bahri SSTP.,M.Si, selaku Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.

Drs. Kukuh Suryadi M.Pd, Manager BOS yang juga Sekretaris Disdikpora Kota Probolinggo mengungkap, sosialisasi digelar untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS.

Itu berdasarkan SE Mendagri Nomor 971-7791 tahun 2018 dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Interpretasi Standart Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).

Dilanjutkan Kukuh, sosialiasi juga untuk memberikan pemahaman tentang korelasi kebijakan pemerintah tentang pengelolaan dana BOS. Ini merujuk pada SE Mendagri Nomor 971-7791 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor /2019 tentang Juknis BOS Reguler.

JELAS: Pemaparan narasumber, pakarnya SPJ BOS dari Kementerian RI, membuka pemahaman para peserta sosialisasi dengan sejelas-jelasnya bagaimana agar kinerja pengelolaan dana BOS para kepala sekolah di Kota Probolinggo bagus.

“Di Kota Probolinggo, angka nominal BOS 2019, setiap siswa per bulan untuk SD dan SMP, baik Negeri maupun Swasta, sudah sama dengan angka nominal BOSDA 2019. Bisa saja suatu saat angkanya menyalip angka dari Kementerian. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen Pemkot Probolinggo terhadap dunia pendidikan. Terlebih ini merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Hadi Zainal Abidin. Yaitu mewujudkan pendidikan gratis di kota Probolinggo,” terangnya.

Aristio Pribadi SE, kepala Sub Bidang Program di Disdikpora menambahkan, tak sedikit pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan dasar yang kurang optimal. “Ada yang keliru di penganggaran, ada yang keliru di pengelolaan. Harusnya, apa yang dilaksanakan, sesuai dengan apa yang direncanakan. Bila dana BOS ini bisa optimal, efisien, sesuai sasaran, sesuai rencana, maka tujuan pendidikan gratis seperti yang baru-baru ini dideklarasikan kota Probolinggobisa terlaksana dengan baik,” tuturnya.

Bahri sendiri selama sosialisasi mengulas 4 tugas agar kinerja pengelolaan dana BOS bagi para kepala sekolah bagus. Yang pertama, kenali juknisnya. “Mengenali juknis, berarti merujuk pada Permendikbud Nomer 3 Tahun 2019. Dana mau dibuat apa saja, kenali, hati-hati ada 10 kegiatannya,” ungkap Bahri.

Yang kedua, Bahri menyebut, buka rekening dana BOS dengan rekening giro. “Tidak ada pemasukan dan pengeluaran yang tidak pakai rekening giro. Dan rekening giro ini harus satu, kalaupun sekolah membuka rekening lain harus sepengetahuan alias ijin BPPKAD atau pemerintah. Bila tidak, maka bisa dianggap rekening liar, dan bisa dipidanakan,” ungkap Bahri mewanti-wanti.

HADIRKAN PAKARNYA: Untuk meningkatkan mutu kompetensi aparatur Pengelola Dana BOS, Disdikpora sengaja menghadirkan Narasumber, Bahri SSTP.,M.Si, selaku Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.

Tugas ketiga bagi kepala sekolah selanjutnya adalah mengerti mekanisme panyaluran dana BOS dengan selalu Up Date data Dapodik. Bila triwulanan, berarti ada 4 kali. Namun kini, Up Date Data Dapodik dilakukan hanya 2 kali. Yakni, setiap tanggal 30 Oktober dan 31 Januari.

Selanjutnya, kepala sekolah harus mengerti mekanisme pengelolaan dana BOS. Mulai bagaimana membuat RKAS, hingga bagaimana mekanisme pelaporannya harus mengacu pada SE Mendagri Nomor 971-7791 Tahun 2018. Dalam kesempatan tersebut, Bahri juga sempat menceritakan kasus yang terjadi di Kupang terkait penggunaan dana BOS. Pengalaman tersebut juga mengingatkan agar pemerintah segera melakukan MoU dengan Polresta dan Kejaksaan Negeri. (*/el)