Target Pajak Jual Beli Tanah Tahun 2018 Kurang Sekitar Rp 7 Miliar

PURWOREJO – Sampai tutup tahun 2018, PAD dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau jual beli tanah tak mencapai target. Selama setahun, target kurang sekitar Rp 7 miliar.

Pada 2018, BPHTB ditargetkan sebesar Rp 75,075 miliar. Dan, sampai akhir tahun tercapai Rp 68,1 miliar atau 90,77 persen. Kurang sekitar Rp 7 miliar dari target.

Mokhammad Syafi’i, kabid Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan mengatakan, BPHTB merupakan salah satu pajak daerah yang targetnya cukup tinggi. Namun, di tahun 2018 targetnya memang tak tercapai.

“Pajak BPHTB ini jenis pajak yang tidak bisa diprediksi. Sebab, sangat tergantung pada kegiatan jual beli tanah sampai transaksi pindah nama dan sebagainya,” terangnya.

Di tahun 2018, rupanya ada penurunan transaksi jual beli tanah di masyarakat. Sehingga, berimbas pada realisasi penerimaan BPHTB di Kabupaten Pasuruan.

Dijelaskan Syafi’i, sejatinya tingkat investasi dan kegiatan jual beli tanah masih cukup tinggi. Sebab, realisasinya mencapai Rp 68,1 miliar.

“Namun, memang target kami cukup tinggi yaitu hingga Rp 75,075 miliar. Namun, sampai tutup tahun hanya tercapai 90,77 persennya saja,” terangnya.

BKD sendiri, menurutnya, sudah melakukan beberapa upaya untuk memenuhi target. Seperti, bekerja sama dengan Notaris dan PPAT dan menginformasikan masyarakat yang mengurus akta jual beli tanah.

Namun, diduga masih banyak masyarakat yang wait and see atas rancangan tata ruang yang baru. Sehingga, banyak yang menunggu disahkan dan menunda jual beli tanah.

“Hal tersebut yang membuat target di tahun 2018 tak tercapai. Masyarakat banyak yang menunggu RDTR dan RTRW disahkan. Mereka masih melihat lahan-lahan mana yang bagus untuk investasi atau pembangunan ke depannya,” pungkasnya. (eka/fun)