Benarkan Fee Proyek untuk Selesaikan Kasus Kecamatan Panggungrejo

KESAKSIAN: Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono saat hadir sebagai saksi dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, Senin (4/3). (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

SIDOARJO – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLUT-KUMKM Kota Pasuruan, juga membuka asal usul dana yang dipakai untuk menutupi kekurangan biaya pengembalian kelebihan harga pengadaan tanah kantor Kecamatan Panggungrejo. Dana itu, salah satunya diperoleh dari fee para rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di Kota Pasuruan.

Sebelumnya, Setiyono menceritakan kondisi tentang proses pengadaan lahan untuk pembangunan kantor Kecamatan Panggungrejo. Saat itu BPK menyoroti adanya indikasi kelebihan harga senilai Rp 2.918.502.000 dalam pengadaan tanah pada 2017 tersebut. Persoalan itu pun disoroti Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

Setiyono mengungkap, apabila kelebihan harga itu tak segera dikembalikan, maka Amin selaku camat Panggungrejo akan dijadikan tersangka. “Dengan kondisi seperti itu, maka pihak yang punya tanah saya paksa dan akhirnya mau mengembalikan. Tapi, cuma Rp 2,24 miliar,” kata Setiyono saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa M Baqir di PN Tipikor Surabaya, Senin (21/1). Baqir sendiri didakwa sebagai penyuap Wali Kota Pasuruan nonaktif, Setiyono.

Lantaran masih ada kekurangan dana, Setiyono mengaku, dirinya meminta bantuan ke sejumlah kepala OPD untuk menyelesaikan persoalan itu. Namun, hal itu tak membuahkan hasil.

“Akhirnya, saya ke Pak Dwi (Dwi Fitri Nurcahyo, Red). Ada uang untuk menyelesaikan ini? Dia bilang ada,” ujar Setiyono menirukan percakapannya dengan Dwi Fitri Nurcahyo yang juga berstatus terdakwa.

Jaksa KPK lalu membacakan BAP Setiyono pada 5 Oktober 2018. Dalam BAP tersebut, Setiyono menyebut, Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang merupakan keponakannya datang ke Pendapa Kota Pasuruan pada 23 Agustus 2018, sekitar pukul 20.00.

Hendrik datang dengan membawa uang yang disebut merupakan titipan dari Wahyu alias Encus. Uang itu ada di amplop putih kira-kira sebanyak 7 amplop yang tertulis nama PT dan CV.

Malam itu juga, Setiyono membuka satu demi satu amplop serta menghitungnya bersama Hendrik. Totalnya, sekitar Rp 200 juta yang merupakan kumpulan fee dari rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di Kota Pasuruan.

Uang tersebut dikumpulkan Dwi Fitri yang diserahkan ke Setiyono melalui Wahyu dan dititipkan ke Hendrik. Setiyono lantas meminta Hendrik agar menyerahkan uang senilai Rp 200 juta itu ke Amin selaku camat Panggungrejo.

Pernyataan Setiyono sempat menjadi polemik lantaran berbeda dengan keterangan yang disampaikan Sekda Kota Pasuruan Bahrul Ulum kepada awak media, 3 September 2018. Kala itu, Bahrul menyebutkan, upaya pengembalian itu dilakukan oleh pemilik lahan, yakni Handoko. Namun, belakang ia menegaskan bahwa keterangan yang disampaikannya saat itu, berdasarkan dokumen yang ada.

Sementara, persoalan pengembalian uang kelebihan harga itu juga sempat disinggung oleh JPU KPK dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Setiyono, Senin (4/3). Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan M Agus Fadjar lantas memberikan keterangannya.

Meski mengaku tak tahu-menahu soal konteks permasalahan saat itu, Agus berkata, dirinya sempat dihubungi Setiyono melalui sambungan telepon. Melalui telepon itulah Setiyono meminta Agus untuk membantu proses penyelesaian pengembalian kelebihan harga pengadaan lahan Kantor Kecamatan Panggungrejo yang menjadi temuan BPK.

“Saya disuruh membantu menyelesaikan persoalan pengembalian. Seingat saya, pernah ditelepon Pak Setiyono. Pak Wali menyampaikan bahwa Mas Amin (mantan camat Panggungrejo) kondisinya lagi drop,” ungkap Agus.

Selepas obrolan itu, kemudian direncanakan proses pengembalian uang tersebut. Agus diminta Setiyono untuk mendampingi Amin menyetorkan sejumlah uang ke Bank Jatim. Uang tersebut didapatnya dari Hendrik yang merupakan keponakan Setiyono. Sebelumnya, Agus menemui Hendrik untuk mengambil uang tersebut.

“Saya hanya diminta membantu proses penyerahan uang dari Hendrik ke Mas Amin. Awalnya saya dipanggil Pak Wali, kemudian besok ketika ada penyelesaian saya diminta untuk menghubungi Hendrik. Kemudian ketemu di Bapenda,” kata Agus.

Ketika keduanya bertemu, di situlah Hendrik memberikan uang kepada Agus. “Saya bawa ke rumahnya Pak Amin, baru kami sama-sama ketemu dengan pihak pemilik tanah di Bank Jatim untuk setoran,” ujarnya.

Kala itu, Agus mengaku bahwa dirinya tak tahu berapa banyak uang yang dibawa oleh Hendrik. Namun, ia sempat menanyakan kepada Hendrik dan dijawab uang itu senilai Rp 500 juta. “Kalau yang saya terima saya tidak hitung, tapi setelah Pak Amin melakukan setoran di Bank Jatim jumlahnya Rp 500 juta,” katanya.

Menjawab pertanyaan JPU KPK Ferdian Adi Nugroho, Agus juga mengatakan, dirinya tak mengetahui asal-usul uang tersebut. Menurutnya, dia hanya menjalankan perintah Wali Kota Setiyono dalam proses setoran ke bank. “Saya tidak tahu uang dari mana, tidak menanyakan,” pungkasnya.

Diketahui, pengadaan tanah untuk kantor Kecamatan Panggungrejo, mendapat sorotan dalam LHP BPK. BPK menyoroti adanya indikasi kelebihan harga sebesar Rp 2.918.502.000 dalam pengadaan tanah pada 2017 tersebut.

Dalam laporan tersebut, BPK mempersoalkan hasil appraisal yang dilakukan oleh KJPP Asnawi di lahan yang ada di Jl. Hang Tuah, Kelurahan Trajeng. Taksiran harga KJPP sebesar Rp 724 ribu per meter persegi, jauh dari harga tanah di sekitarnya yang hanya Rp 550 ribu.

BPK menyebut, penilaian harga tidak sesuai dengan kondisi tanah. Dalam penaksirannya, KJPP menyamakan harga tanah seluas 1.700 meter persegi yang sudah diaspal, dengan tanah seluas 15.073 meter persegi di sisi selatan, tanpa melihat cekungannya.

Sebagai informasi, pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Panggungrejo ini mulai dilakukan pada 2016. Pemkot menganggarkan Rp 952 juta untuk belanja modal pembelian tanah seluas 1.700 meter persegi dengan harga Rp 560 ribu per meternya. Angka ini diperoleh dari hasil survei Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah pada 2016.

Bidang tanah 1.700 meter persegi ini berada di bagian utara dari keseluruhan bidang 16.773 meter persegi. Namun, pada 16 Desember 2016, KJPP menerbitkan laporan akhir penilaian ganti rugi. Disebutkan bahwa nilai penggantian wajar dari tanah 1.700 meter persegi adalah Rp 1.230.800.000 atau sebesar Rp 724 ribu per meternya. Hasil penilaian ini menimbulkan selisih sebesar Rp 164 ribu per meternya.

Oleh karena itu, berdasarkan laporan akhir penilaian ganti rugi pada 16 Desember 2016, Camat Panggungrejo Muhammad Amin selaku PPK mengusulkan perubahan anggaran pada 2017. Yakni, menjadi Rp 12.143.652.000 untuk merealisasikan belanja modal tanah seluas 16.773 meter persegi, dengan harga Rp 724 ribu per meter perseginya.

Belakangan, langkah itu mendapat sorotan BPK. BPK merekomendasikan pada Pemkot Pasuruan untuk mengembalikan indikasi kelebihan harga senilai Rp 2.918.502.000. Pemkot kemudian membuat kesepakatan dengan penjual tanah. Akhirnya, disepakati jika pengembalian uang tersebut menjadi tanggung jawab penjual. (tom/hn)