Meski Rutin Bayar PBB, Tapi Data Tak Muncul di Database

KANIGARAN – Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh wajib pajak ke bank, ternyata membuka fakta baru di Kota Probolinggo. Beberapa warga baru tahu menunggak pembayaran PBB bertahun-tahun. Padahal, PBB rutin dibayar tiap tahun.

Warga pun menduga, PBB yang dulu dikumpulkan oleh staf kelurahan, tidak disetorkan ke bank. Namun, baru terungkap setelah mekanisme pembayaran diubah.

Ya, sejak dua tahun lalu, PBB harus dibayarkan wajib pajak langsung ke bank. Staf desa/kelurahan tidak lagi punya wewenang mengumpulkan PBB dari warga.

Dengan kebijakan itu, kini wajib pajak membayar PBB langsung ke bank yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo. Yaitu, Bank Jatim.

Seperti yang dialami Laminah, warga Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran. Pada 2016, Laminah mengaku mulai membayar PBB ke bank. Namun, saat membayar ke bank, dia diberitahu menunggak PBB.

Tidak tanggung-tanggung, Laminah menunggak membayar PBB selama tiga tahun. Yaitu, tahun 2012, 2014, dan 2015. Namun lantaran tak membawa uang, Laminah pun hanya membayar PBB tahun 2016.

Laminah pun mengaku heran. Sebab, tiap tahun dia rutin membayar PBB melalui perangkat Kelurahan Curahgrinting yang menagih.

“Saya ini rutin membayar PBB tiap tahun ke perangkat kelurahan. Kok pada tahun 2016, saya disebut menunggak tiga tahun. Terus uang setoran saya lari ke mana? Apa tidak disetorkan? Kalau tidak disetorkan, uang itu larinya ke mana? Bisa jadi diambil sendiri oleh yang menagih,” terangnya.

Kondisi yang sama dialami warga Kelurahan Kanigaran lainnya. Bahkan, warga yang bersangkutan men-share kasus yang dialaminya di facebook.

Informasi yang dihimpun media ini, warga RW 6 Kelurahan Kanigaran itu, mem-posting keluhannya di facebook. Sebabnya, dia baru tahu dirinya menunggak membayar PBB selama empat tahun. Padahal, tiap tahun dia membayar PBB dengan rutin. Dia pun minta Wali Kota Probolinggo menindak tegas aparatur yang bermain-main.

Lurah Curahgrinting Bambang Suherman saat dikonfirmasi menegaskan, pada 2016 pihaknya belum menjabat. Selain itu, petugas yang biasa menarik PBB sudah pindah.

Kendati demikian, pihaknya akan berupaya memfasilitasi keluhan warganya. Pihaknya akan mencari perangkat tersebut guna melakukan klarifikasi. Jika benar, maka perangkat itu akan dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti.

“Senin saja menghadap saya. Nanti saya akan cari perangkatnya. Sebab, saat ini perangkat itu sudah tidak bekerja di Kelurahan Curahgrinting. Nantinya kami akan cari dan kami minta untuk mengganti uang yang telah diambilnya,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Lurah Kanigaran Dwi Ariyanto. Jika ada warga yang telah membayar PBB tahun sebelumnya, namun belum disetorkan ke DPPKAD, maka dipersilakan datang ke kantor kelurahan. Dengan syarat, warga tersebut membawa bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

“Kalau ada warga yang telah membayar PBB tahun sebelumnya dengan bukti STTS dan belum tersetorkan, monggo menghadap kami. Pasti akan kami selesaikan tanpa merugikan warga,” ujarnya.

Terpisah, Kabid PBB pada Dinas BPPKAD Askar menegaskan, kasus semacam itu banyak terjadi. Sebelum tahun 2019, petugas pemungut melibatkan kelurahan dan kecamatan. Sehingga, terjadi kebocoran penerimaan PBB.

Regulasi pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan tidak diperkenankan petugas pemungut bukan bendahara umum daerah (BUD) atau kuasa BUD. Sehingga, kemudian petugas yang dilibatkan yaitu dari bidang PBB, BPPKAD.

Dengan demikian, pelimpahan wewenang wali kota kepada camat mengenai pemungutan PBB oleh perangkat kelurahan/kecamatan dihapus atau dicabut. Ini, sesuai regulasi pengelolaan keuangan daerah dan Perwali.

“Jadi yang boleh memungut hanya petugas pada bidang PBB, BPPKAD. Saya mengimbau bayarlah PBB melalui bank yang ditunjuk yakni Bank Jatim dan BRI/BKD Kelurahan,” imbau Askar.

Mengenai kasus tunggakan tersebut, Askar mengatakan agar langsung melaporkan pada pihak kelurahan/kecamatan setempat untuk ditindaklanjuti. “Jadi, soal tunggakan silakan laporkan ke lurah atau camat setempat agar menindaklanjutinya,” pungkasnya. (rpd/hn)