PKL Dipatok Tarif Hingga Rp 1,5 Juta untuk Berjualan di Festival Pendalungan

TIDAK GRATIS: Deretan stan di event Festival Pendalungan dan Pesta Rakyat Muslimat NU. Setiap stan penjual ada tarif yang dibebankan. (Rizky Putra Dinasti/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

MAYANGAN – Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Festival Pendalungan Pasar Rakyat Muslimat NU Kota Probolinggo, ternyata harus merogoh kocek dalam-dalam. Mereka harus membayar antara Rp 200 ribu sampai Rp 1,5 juta untuk bisa berjualan di area acara ini.

Salah seorang pedagang asal Kabupaten Jombang, Muhammad Ikhsan, 50, mengatakan, pihaknya membayar Rp 1,5 juta kepada pengelola EO, Damar. Karenanya, pihaknya bisa menempati tenda di sisi timur panggung utama. Dengan membayar Rp 1,5 juta, pihaknya mendapatkan fasilitas tenda dan penerangan listrik. “Tidak masalah, yang penting saya bisa berjualan dan disuruh menempati tenda ini,” ujar pedagang aneka kerajinan dari kulit itu.

Hal senada diungkap Nada Risma. Perempuan asal Madiun yang berjualan aksesori tersebut juga mengaku membayar Rp 1,5 juta. Ia mengaku, sampai kini modalnya itu belum balik. “Mudah-mudahan tiga hari sampai penutupan, pengunjung dan jualan kami ramai,” ujarnya.

Tak hanya pedagang yang menempati tenda kerucut yang harus membayar. Semua PKL yang berjualan di area acara juga harus mengeluarkan duit. Meski mereka hanya mendapatkan penerangan dan tidak mendapatkan fasilitas tenda. Harganya tergantung luasan tempat yang dipakai berjualan. Angkanya antara Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu.

Seperti penjual pop corn dan cilok. Mereka sama-sama dikenakan Rp 200 ribu agar bisa berjualan di dalam Alun-alun Kota Probolinggo. Sedangkan, Badri, yang berjualan mi dikenakan Rp 400 ribu. Namun, mereka sama-sama belum membayar. “Belum bayar, nanti hari terakhir bayarnya,” ujar Badri, warga Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan.

Pemilik EO Damar membenarkan seluruh pedagang dikenai biaya. Selain biaya tenda dan lampu, duit yang terkumpul dari peserta digunakan untuk biaya panggung serta sarana dan prasarana pendukungnya, termasuk sound system.

Begitu juga dengan hiburan musik yang dihadirkan dalam acara gelaran Pemprov Jatim dengan Pemkot Probolinggo ini. Damar mengatakan, meski acara ini diselenggarakan Pemprov dan Pemkot, namun dari kedua institusi itu tidak ada dananya. “Dari pemerintah tidak ada dananya. Biaya yang kami pakai untuk membiayai acara ini dari pedagang dan permainan,” ujarnya.

Pengakuan itu dibenarkan Kepala Disbudpar Kota Probolinggo Tutang Heru Aribowo. Menurutnya, Festival Pendalungan dan Pasar Rakyat ini dibiayai pihak ketiga. Pihaknya hanya membiayai kesenian yang mengisi acara. Ia juga membenarkan acara ini diperpanjang hingga Selasa (12/3). “Sebab, pada saat acara dua hari pertama Kota Probolinggo diguyur hujan lebat,” ujarnya. (rpd/rud)