Tahap Pertama Pencairan Bantuan PKH Butuh Rp 97 Miliar

PANGGUNGREJO – Adanya perubahan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi non-flat membuat dana yang turun untuk dana PKH tahap pertama meningkat. Dibandingkan dana PKH tahap pertama tahun lalu, jumlahnya meningkat lipat dua atau mencapai Rp 97,332 miliar.

Koordinator PKH Kabupaten Pasuruan Hadi Prayitno mengatakan, berubahnya komponen pemberian dana PKH membuat anggaran pencairan tahap pertama cukup tinggi. Ini, karena bantuan tetap regular Rp 550 ribu diberikan pada tahap pertama. “Selain jumlah bantuan mengikuti komponen yang dimiliki KPM (Keluarga Penerima Manfaat), bantuan tetap Rp 550 diberikan pada tahap pertama. Sehingga, pada tahap pertama nilainya cukup besar,” ujarnya.

Sesuai ketentuan, selain mendapatkan bantuan tetap ada juga bantuan yang disesuai dengan komponen yang dimiliki KPM. Seperti komponen ibu hamil mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta dan anak berusia 0-6 tahun dapat Rp 2,4 juta.

Sedangkan, anak bersekolah SD dapat Rp 900 ribu; anak bersekolah SMP dapat Rp 1,5 juta; dan anak bersekolah SMA memperoleh Rp 2 juta. Sedangkan, disabilitas berat dijatah Rp 2,4 juta dan warga lanjut usia di atas 60 tahun diberi Rp 2,4 juta. Nilai bantuan itu dihitung per tahun. Komponen ini akan dibagi empat dan akan dicairkan setiap triwulan. Namun, setiap KPM dibatasi untuk komponen.

Hadi mengatakan, dengan perhitungan seperti itu, pada tahap pertama dengan jumlah total 96.432 KPM se-Kabupaten Pasuruan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 97,332 miliar. Jumlah ini naik pesat dibanding pencairan tahap pertama pada 2018 lalu yang hanya sekitar Rp 45,7 miliar untuk 91.506 KPM. Tahun kemarin, setiap KPM di tahap pertama sama-sama mendapatkan Rp 500 ribu.

“Untuk tahap pertama mulai dicairkan pada awal Februari lalu sampai Maret ini dan masih berlangsung,” ujar Hadi. Pencairan dana PKH ini dari Kementerian Sosial langsung ditransfer ke pemegang kartu PKH.

Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan Gunawan Wicaksono mengatakan, penerima PKH tahap pertama ini akhir tahun lalu sudah diverifikasi. Serta, sudah dihitung berapa komponen yang dimiliki KPM. “Dengan perubahan ke non-flat, harapannya bantuan ini lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan komponen yang dimiliki oleh KPM,” ujarnya. (eka/rud)