Sidang Perdana PK, Mantan Wali Kota Buchori Tak Ajukan Bukti Baru

SIDANG LAGI: Mantan Wali Kota Probolinggo Buchori ditemani istrinya, Rukmini Buchori usai menjalani sidang upaya hukum PK di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, (12/3). (Denny Mahardika/Jawa Pos)

Related Post

SIDOARJO – Tidak ada bukti baru yang diajukan mantan wali Kota Probolinggo dua periode, Muhammad Buchori saat sidang Peninjauan Kembali (PK) perdananya, Selasa (12/3). Ia hanya mengajukan upaya hukum lanjutan karena faktor keberatan atas putusan Mahkamah Agung (MA).

Maklum, putusan kasasi yang diterima Buchori memang berat. Yakni, empat tahun penjara. Putusan tersebut lebih berat dua tahun dari putusan di tingkat banding dan pengadilan tingkat pertamanya.

“Isinya mengenai hal itu. Tapi, kami tidak mempunyai novum atau bukti baru,” kata Wendra Puji, selaku kuasa hukum Buchori di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo.

Menurut Wendra, dia mengajukan PK karena adanya kejanggalan dalam putusan MA. Sebab, putusan itu dianggap tidak mencerminkan keadilan.

Terkait bukti baru, dia mengakui tidak adanya saksi maupun bukti baru yang bisa dihadirkan. “Sekali lagi. Ini berkaitan dengan putusan di MA yang tidak adil,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Ciprian Caesar menyatakan, sulit bagi Buchori untuk bebas. Terlebih tidak adanya bukti baru. Dia melihat di dalam putusan MA tidak ditemukan alasan pembenar. “Tapi, kami siap dengan tanggapan kami atas pengajuan PK tersebut pekan depan,” ucapnya.

Menurut dia, perkara korupsi yang melibatkan Buchori merupakan perkara suap. Buchori diduga menerima uang senilai Rp 375 juta. Uang tersebut didapatkan dari 5 persen saat mengerjakan proyek yang didanai pusat. Proyek tersebut berasal Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kota Probolinggo pada tahun 2009.

Buchori sendiri telah menjalani hukuman selama tiga tahun tujuh bulan di Rutan Kelas I Surabaya Medaeng. Dalam sidang, Buchori didampingi Rukmini, istrinya dan Indi Eko Yanuarto, anaknya. (den/JP/rf)