Setahun, Penerimaan Pajak Tambang di Pasuruan Tembus Rp 24 M

PURWOREJO – Penerimaan pajak daerah dari pajak hasil tambang atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tahun lalu mencapai Rp 24,2 miliar. Jumlah ini melebihi target yang ditentukan. Yakni sebesar Rp 22 miliar atau 110,3 persen.

Kendati kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan sudah diambil alih oleh Pemprov Jawa Timur sejak 2017 lalu, namun terkait pajak MBLB masih dikelola pemkab. Tahun lalu, penerimaan pajak tambang cukup bagus. Padahal targetnya dinaikkan saat perubahan APBD.

“Target di awal tahun sebenarnya hanya Rp 14,5 miliar. Namun, melihat ada potensi lebih tinggi, sehingga pada P-APBD lalu ditingkatkan menjadi Rp 22 miliar,” terang Kabid Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan Mokhammad Syafii.

Kendati dinaikkan hingga Rp 7,5 miliar dari target semula, namun penerimaan retribusi dari pajak MBLB tetap bisa tinggi. Penerimaan pajak MBLB di Kabupaten Pasuruan memang dari hasil tambang keruk pasir atau sirtu. Jumlahnya yang terdata yang sebagai penyumbang pajak mencapai 54 titik tambang.

Syafi’i –sapaan akrabnya– menjelaskan, untuk penerimaan di tahun 2018 ini, lantaran terdongkrak juga dari pembangunan tol, sehingga berdampak pada pengaruh permintaan tanah uruk sirtu di Kabupaten Pasuruan. “Tahun 2018 kemarin kendati target dinaikkan, namun tetap bisa tercapai. Hal ini lantaran ada permintaan tanah uruk sirtu terutama karena kebutuhan pembangunan. Termasuk tol,” terangnya.

Dijelaskan, pajak yang masuk MBLB adalah mulai dari pasir, tanah uruk, dan sirtu. Biasanya pajak yang dikenakan sebesar 25 persen dari nilai jualnya. Dari penerimaan tersebut yang masuk ke pajak daerah, nantinya digunakan untuk pengembalian habitat lingkungan, pemulihan jalan, lingkungan dan sebagainya. (eka/rf)