Sstt… 250 Guru di Kota Probolinggo Belum S-1

MAYANGAN – Ternyata masih ada guru di Kota Probolinggo yang yang belum punya ijazah S-1. Termasuk, ijazahnya tidak linier kependidikan. Jumlahnya bahkan mencapai ratusan.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Probolinggo mencatat, ada 250 guru yang tidak memiliki ijazah S-1 dan ijazah tidak linier kependidikan. Disdikpora pun mendorong guru untuk melanjutkan pendidikan. Salah satunya melalui penandatanganan MoU dengan Universitas Terbuka Jember.

“Data kami ada 71 guru di sekolah negeri dan 179 guru di sekolah swasta yang belum S-1. Guru-Guru ini kami dorong agar bisa melanjutkan S-1 maupun sekolah lagi agar linier sebagai guru,” ujar Moch Maskur, kepala Disdikpora, Kamis (14/3).

Maskur menegaskan, guru wajib punya ijazah S-1 dan memiliki pendidikan linier sebagai tenaga pendidik. Faktanya, di lapangan ada guru di Kota Probolinggo yang tidak memiliki ijazah kependidikan.

“Misalnya saja guru dengan latar belakang sarjana teknik, ini kan bukan berlatar belakang pendidikan. Maka kami arahkan untuk sekolah lagi ambil tiga semester supaya nanti lulus menjadi Sarjana Pendidikan,” ujarnya.

Disdikpora memiliki dasar yang kuat untuk mendorong guru melanjutkan pendidikan S-1 serta pendidikan yang linier. Dasarnya adalah Permendikbud mewajibkan untuk S-1.

“Ada Permendikbud yang mewajibkan itu. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru, mewajibkan guru harus S-1 dan Linier pendidikannya,” ujarnya.

Guru yang tidak memiliki ijazah S-1 serta tidak linier pendidikannya, tidak bisa mendapat tunjangan sertifikasi guru. Disdikpora pun mendorong guru-guru yang masih cukup muda untuk melanjutkan pendidikan.

“Misalnya usia 57, kalau kuliah selama 1,5 tahun nanti lulus di usia 58,5 tahun. Maka kami mendorong guru-guru yang masih muda untuk melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin membenarkan kewajiban guru untuk memiliki ijazah S-1 serta pendidikan yang linier. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot menurutnya, meningkatkan SDM guru.

“Untuk menjamin kualitas pendidikan, guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan. Kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, baik sarjana maupun diplomat IV,” ujarnya dalam sambutan sosialisasi tenaga pendidik yang belum menempuh pendidikan S-1, Kamis (14/3). (put/hn)