Banernya Dirusak, Caleg Ini Lapor ke Bawaslu

KRAKSAAN – Noval Yulianto, dibuat berang. Salah seorang Calon Legislatif (caleg) dapil I Kabupaten Probolinggo tersebut merasa alat peraga kampanye (APK) yang bergambar dirinya, dirusak. Alhasil, Senin siang (18/3) dia mendatangi kantor Bawaslu setempat. Kedatangannya itu, tak lain karena ia tidak terima banyak bannernya yang dirusak oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, kedatangannya ke kantor Bawaslu yang ada di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan itu hanya seorang diri. Setibanya di kantor Bawaslu, ia langsung diarahkan ke ruang komisioner. Didalam ia ditemui dua komisioner yang salah satunya adalah Ketua Bawaslu Fathul Qorib.

Tidak banyak basa basi, pria yang baru berusia sekitar 24 tahun itu langsung menyampaikan laporannya perihal perusakan beberapa banner dirinya. Menurutnya, kerusakan banner itu bukan faktor alam. Tetapi, adalah faktor kesengajaan dari oknum tak dikenal.

“Itu sengaja kayaknya. Soalnya itu ada bekas sobekan. Yang sobek apa lagi bukan didaerah terbuka kayak sawah dan lainnya. Tetapi di tempat padat pemukiman,” ujar lelaki yang mengenakan baju putih tersebut.

Dia menduga perusakan terhadap APKnya itu lantaran terkena benda tajam. “Karena itu saya tidak terima dan melaporkan kepada Bawaslu. Saya ingin keadilan agar tidak terjadi lagi banner saya di rusak orang,” terangnya.

Sementara itu, ketua Bawaslu Fathul Qorib menjelaskan, laporan Noval merupakan koordinasi semata. Sebab, saat datang ia tidak membawa bukti dan berkas untuk laporan. “Kalau memang mau laporan atau membuat surat aduan secara tertulis. Kemudian juga disertai dengan bukti bukti APK yang dirusak,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Qorib itu menegaskan, perusakan APK sebenarnya sudah dijelaskan dalam Undang undang pemilu 7/2017. Di pasal 280 ayat (1) huruf g, siapapun dilarang merusak atau menghilangkan APK peserta pemilu.

“Untuk sanksinya itu juga diatur pada pasal 251. Yang berbunyi setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dengan pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan juga j dipidana dengan pidana paling lama dua tahun. Serta juga denda paling banyak Rp 24 juta,” terangnya. (sid/fun)