Terdakwa Eks Plt Kadis PUPR Ajukan Justice Collaborator

SIDOARJO – Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi terkait kasus suap pengaturan proyek di Kota Pasuruan Senin (18/3), Dwi Fitri Nurcahyo eks plt kepala Dinas PUPR dalam posisi tersudut. Namanya disebut sejumlah saksi ikut melakukan intervensi terkait pengaturan proyek. Lihat videonya disini.

Bertepatan dalam sidang itu, Dwi Fitri juga mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku dalam perkara yang menjeratnya.

Hal itu disampaikan kepada majelis hakim PN Tipikor Surabaya dan tim JPU KPK dalam sidang pemeriksaan saksi. Hadian Surahmat, penasihat hukum Dwi Fitri Nurcahyo berdalih, upaya itu ditempuh bukan semata agar kliennya mendapatkan keringanan. Lantaran seseorang yang disetujui sebagai saksi pelaku akan mendapat perlakuan khusus.

“Pengajuan JC ini untuk membuka semuanya. Untuk menyelamatkan uang negara karena Pak Dwi mengetahui adanya tindak pidana korupsi di sana. Bahwa pada tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018 itu ada aliran dana. Ada lain-lain yang gede. Maksud klien kami ini dibuka semuanya agar Pasuruan bersih,” ungkap Hadian.

Ia juga tak mempersoalkan keterangan para saksi yang dihadirkan cenderung memberatkan kliennya. Terutama, terkait dengan adanya intervensi yang dipertanyakan JPU KPK pada masing-masing saksi.

“Tidak jadi masalah. Dalam pembuktian, dari saksi-saksi yang lain juga sudah mengakui bahwa Pak Wali Kota menerima sejumlah uang. Ini kan fakta persidangan. Jadi sudah jelas terjadi tindak pidana penyuapan,” katanya.

Namun, ia meyakini perkara yang kini tengah bergulir itu hanya sebagian kecil yang terjadi di Kota Pasuruan. Menurutnya, ada banyak praktik kotor lainnya yang lebih besar. Hal itu juga semestinya perlu dibuka. “Klien kami sudah menyesali perbuatannya dan minta maaf ke masyarakat dan negara,” ujarnya.

Menurut Hadian, pihaknya akan menyiapkan materi pendukung apabila pengajuan Dwi Fitri Nurcahyo sebagai JC disetujui. Pihaknya bahkan mendukung upaya lebih lanjut yang akan dilakukan oleh KPK.

“Saya yakin KPK dengan kelengkapan alatnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga, akan mudah untuk membuktikan itu. Namun kami sadar, KPK pun terbatas dalam hal waktu. KPK bisa kerja sama dengan kepolisian atau kejaksaan untuk membuka indikasi kejahatan terhadap keuangan negara dalam proyek-proyek lain,” jelasnya. (tom/rf)