Eks Karyawan PTKL Tolak dan Hadang Tim PT PPA di Gerbang Karena Hal Ini

LECES – Polemik PT Kertas Leces (PTKL) di Kabupaten Probolinggo belum juga tuntas. Selasa (19/3), puluhan eks karyawan PTKL yang tergabung dalam serikat kerja Sekar menggelar demo di depan pintu gerbang PTKL. Mereka menolak kedatangan tim PT PPA (Perusahaan Pengelolaan Aset) dari Kementerian BUMN yang akan melakukan audit atau survei untuk rencana pengoperasian sebagian mesin PTKL.

TUNGGU PPA: Eks karyawan PTKL ini keberatan dengan kebijakan Kementerian BUMN. (Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Unjukrasa sendiri digelar dengan berkumpulnya massa tepat di pintu gerbang PTKL sisi utara mulai pukul 07.00. Disana, para pendemo memasang sejumlah spanduk yang ditempel di pagar PTKL. Spanduk itu bertulisan “Kehadiran PT PPA di PTKL Leces hanya alasan untuk tidak membayar hak karyawan”. Ada pula tulisan spanduk lainnya: “Silahkan Oprasikan Kertas Leces, Tapi Bayar Dulu Hak Karyawan”.

Sejumlah orator berteriak di atas meja yang telah disiapkan. Salah satunya, Muhammad Arham ketua Serikat Kerja Sekar Leces. Dalam orasinya, Arham mengatakan, akan menghalangi tim audit untuk masuk ke Pabrik Kertas Leces. Karena, kedatangan tim audit itu dinilai hanya cara licik, untuk bisa mengoperasikan pabrik tanpa membayar hak-hak karyawan PTKL.

”Datangkan seribu PPA, datangkan preman sekaligus, akan kami hadang. Selama belum penuhi hak-hak karyawan. Oleh karena itu, kami sampaikan pada PPA untuk pulang saja ke Jakarta dan sampaikan ke kementerian, bahwa belum ada kesepakatan dengan para karyawan Pabrik Kertas Leces,” katanya.

Arham menambahkan, para eks karyawan yang berkumpul, hanya meminta hak-haknya yang belum terbayarkan. Karena masih ada miliaran rupiah hak-hak karyawan yang belum dibayarkan.”Silahkan datang dan kelola pabrik ini, kami tidak akan mengganggu dan menghalangi. Dengan catatan, penuhi dulu hak-hak karyawan yang belum terbayar,” terangnya.

Saat seusai demo, Arham menjelaskan, rencananya ada kunjungan dari tim PPA melakukan study kelayakan untuk rencana pengoperasian sebagian mesin di pabrik. Kehadiran dan rencana pengoperasian itu setelah mendapatkan izin dari kurator. Tim kurator itu adalah tim yang ditunjuk oleh Pengadilan Surabaya berdasarkan putusan pailit.

”Hanya saja, kurator menyampaikan kepada saya bahwa izin yang diberikan kurator pada tim PPA itu, dalam rangka agar bisa menghidupkan PT Kertas Leces. Dengan syarat bahwa hak-hak karyawan dibayarkan lebih dulu. Karena belum dibayar, jadi kami tolak mereka masuk,” tegasnya.

Disinggung soal nilai hak karyawan yang belum terbayarkan? Arham mengatakan, total ada sekitar Rp 200 miliar hak karyawan yang belum dibayarkan. Mulai dari tunggakan gaji sampai pesangon. ”Kedatangan PPA ini sampai hari Jumat, jadi kami minta pada PPA untuk tidak masuk dulu. Kami minta PPA kembali ke direkturnya. Karena pengoperasian dan pembayaran hak karyawan itu satu paket. Harusnya bayarkan dulu hak karyawan baru operasikan mesin pbarik leces,” terangnya.

Selama demo berlangsung sekitar hampir 3 jam, tidak tampak sama sekali tim PPA yang akan melakukan audit dan survei ke dalam PTKL. (mas/fun)