DLH-DKP Jatim Ambil Sampel Air Limbah PT AFU

MAYANGAN – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur akhirnya mendatangi lokasi pembuangan limbah di PT AFU (Amak Firdaus Utama). Tim dari dua OPD itu datang Rabu (20/3), langsung ke lokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

Hanya saja belum diketahui, apakah limbah buangan PT AFU itu berbahaya bagi lingkungan dan biota laut atau tidak. OPD terkait datang dan mengambil sampel air dari lokasi pembuangan limbah. Sampel air itu selanjutnya dibawa ke Surabaya untuk diuji. Diperkirakan hasilnya akan diketahui satu bulan ke depan.

Fitri, salah satu staf DLH Jatim yang ikut ke lokasi mengatakan, pihaknya datang untuk menindaklanjuti laporan warga. Namun, perempuan berjilbab itu enggan berkomentar banyak soal hasil kunjungan ke areal tambak dan pantai itu.

“Kami ke sini untuk menindaklanjuti laporan Pak Mastuki soal limbah,” ujar Fitri sesaat sebelum meninggalkan lokasi.

Ditanya hasilnya, Fitri belum bisa menjelaskan. Pihaknya masih akan menguji sampel air yang dibawa. Ia bersama tim datang ke Kota Probolinggo untuk melihat dari dekat kondisi dan situasi di lapangan. Termasuk menggali keterangan dari warga.

“Tujuan kami ke sini hanya itu. Belum ada hasilnya,” tandasnya sambil buru-buru menuju kendaraan dinasnya.

Hal senada diungkapkan Nonot, salah satu ASN DKP Pemprov Jatim. Ia ikut ke lokasi karena wilayah yang dikunjungi DLH Jatim adalah pantai. Namun, Nonot menegaskan, pihaknya hanya mendampingi DLH. Sedangkan soal limbah, bukan kewenangan dinasnya. Melainkan kewenangan DLH.

“Kami ikut ke sini hanya mendampingi. Soal limbah kewenangan DLH. Kami tidak boleh berkomentar,” ucapnya singkat.

 

Sudah Lama Dilaporkan

Sementara itu, Mastuki, ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mina Bubu yang melaporkan limbah PT AFU mengatakan, laporan tersebut sudah lama dilayangkan ke pemprov. Namun, baru sekarang ditindaklanjuti.

“Kami melapor karena limbah pabrik ini berbahaya bagi lingkungan dan biota laut. Ikan dan udang yang dipelihara di tambak, banyak yang mati,” sebutnya.

Selain melaporkan soal limbah, Pokmaswas menurutnya juga melapor soal lokasi PT AFU. Perusahaan yang memproduksi bata ringan tersebut, menurut Mastuki, dibangun di lahan konservasi atau hutan lindung mangrove.

Mastuki menyebut, sudah melaporkan hal yang sama ke pemerintah setempat, mulai dari kelurahan, camat, dan OPD terkait. Bahkan, DPRD Kota Probolinggo sudah melakukan hearing dua kali tentang kasus ini.

Hearing yang ke dua DPRD mau membentuk pansus. Mana pansus-nya sampai sekarang tidak jelas. Pemkot dan DPRD-nya sudah masuk angin,” tegasnya.

Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudianto Ghaffur menyangkal tuduhan masuk angin. Menurutnya, kasus itu bergulir pada tahun 2016. Selanjutnya, saat rapat gabungan komisi I dan III akan dibentuk pansus.

Namun, hasil dari koordinasi bersama dengan Wali Kota Probolinggo, pabrik itu ditegaskan tidak bermasalah. Hanya saja ada beberapa hal yang harus dilakukan pihak pabrik. Salah satunya yakni mengganti tanaman bakau yang sudah ada.

“Hasilnya saya lupa, nanti bisa minta ke sekwan. Yang jelas sudah dinyatakan tidak ada persoalan. Dengan catatan salah satunya pihak perusahaan harus mengganti menanam mangrove,” terangnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, pabrik tersebut dibangun dan pada 2018 ada pengaduan lagi. “Oleh karena itu, kami lakukan termasuk rapat dengar pendapat dengan komisi gabungan. Di sana dinyatakan tidak perlu membuat pansus. Tinggal meneruskan saja serta komisi gabungan mempertajam saja. Selanjutnya, kami merekomendasikan untuk membuat surat ke wali kota. Namun, masih belum ada balasan surat tembusan tersebut,” tegasnya. (rpd/hn)