Duit Konsinyasi Tol Gempan Digarong, Warga Gempol Ini Masih Bayar PBB

Ruas tol Gempol-Pandaan (Gempan) sudah dioperasionalkan sejak 2015 lalu. Meski begitu, proses pembebasan lahannya masih menyisakan masalah. Hal itu berkaitan dengan pembayaran konsinyasi, yang belum tuntas sepenuhnya.

IWAN ANDRIK, Bangil

Sejumlah berkas dibawa Muhid dalam sebuah map plastik, siang itu (19/1). Saat bertemu Jawa Pos Radar Bromo, dengan cekatan ia lantas mengeluarkan sejumlah berkas di dalam map itu. lalu ditunjukkan kepada wartawan media ini.

Ruas jalan tol Gempol-Pandaan yang telah beroperasi sejak 2015 lalu. (Dok. Radar Bromo)

Berkas itu adalah bukti kepemilikan lahan dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Muhid beberapa tahun terakhir ini memang dibuat cemas.

Sebab, ia selaku ahli waris lahan terdampak tol Gempol-Pandaan masih belum mendapatkan haknya. Penyebabnya, uang konsinyasi yang “dirampok” Agus Waluyo, eks pansek PN Bangil sebesar Rp 1,8 miliar, tak kunjung ada pengembalian. Akibatnya, nasib beberapa calon penerima konsinyasi itu terkatung-katung.

Muhid mengaku, ada tiga bidang lahan peninggalan bapaknya, almarhum H. Muslim, yang telah dijadikan jalan tol Gempan. Ketiga bidang itu berada di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Masing-masing seluas 5.218 meter persegi, 1.659 meter persegi, dan 158 meter persegi. Dengan nilai total konsinyasi yang harus dibayar pemerintah Rp 906 juta.

Konsinyasi itu mulai diberlakukan sejak 2010 lalu. “Kenyataannya, hingga sekarang kami tidak pernah menerima sepeser pun uang konsinyasi itu,” sesalnya.

Lebih parahnya lagi, ia masih harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang sudah menjadi jalan tol tersebut. Besarnya, Rp 666 ribu per tahunnya untuk ketiga bidang tanah yang dimilikinya.

Ia mengaku sempat mempertanyakan persoalan ini ke pihak pengadilan. Hasilnya nihil karena tidak ada uang untuk pembayaran.

Aset yang dimiliki Agus Waluyo, disebut-sebut tidak cukup. Hanya ada motor Vario yang menjadi milik Agus. “Kami bingung harus mengadu kemana. Hak kami telah direnggut. Bahkan, kami masih dibebani kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan,” keluhnya.

Kuasa Hukum Muhid Joko Handoyo mengungkapkan, kliennya bukan satu-satunya orang yang dirugikan. Ada beberapa bidang tanah lain yang gagal bayar. Selain milik perorangan, ada pula milik perusahaan.

Pihaknya sendiri berharap ada tanggung jawab dari pemerintah atas kasus ini. “Kami berharap ada solusi, supaya hak Pak Muhid dan yang lain bisa didapatkan,” tukasnya.

Ia mengaku, bakal melancarkan aksi bila memang pemerintah baik daerah maupun pusat tidak melakukan tindakan. “Bukan tidak mungkin, jalur tol di lahan yang merupakan hak klien kami, akan kami blokir,” jelasnya.

***

Ketua PN Bangil Sri Sulastri mengungkapkan, sudah berkomunikasi dengan Bupati Pasuruan terkait persoalan tersebut. Ia menambahkan, kalau penggantian uang konsinyasi itu, masih dalam pembicaraan dengan Wakil Presiden.

“Kami harap, (pihak keluarga terdampak kasus konsinyasi tol) bersabar. Karena masih dibicarakan dengan Wakil Presiden terkait persoalan tersebut,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Bromo.

Ia menambahkan, jika PN Bangil tidak bisa melakukan penggantian. “Uangnya dari mana kami mau bayar? Asetnya saja (aset Agus, Red) hanya motor (Honda) Vario,” jelasnya.

Diketahui, kasus gagal bayar konsinyasi tol itu, dipicu Agus Waluyo yang mengemplang dana tol. Agus leluasa menggerogoti uang konsinyasi tol lantaran waktu itu memiliki posisi strategis sebagai Pansek di PN Bangil.

Dana sebesar Rp 1,8 miliar digarongnya. Ia sempat kabur, hingga akhirnya berhasil dibekuk tim gabungan dari Kejari Kabupaten Pasuruan, Kejagung, dan Kejari Balikpapan pada 22 Maret 2014 silam.

Agus akhirnya divonis atas kasus pelanggaran pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia diganjar hukuman 7 tahun 6 bulan.

Agus juga diputus harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar subsider 6 bulan kurungan dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan. (mie)