Manten Proyek di Kota Pasuruan Disetujui Setiyono

SIDOARJO – Sejumlah saksi yang dihadirkan KPK di perkara suap proyek PLUT-KUKM, sudah memberi keterangan di sidang terdakwa Wali Kota Pasuruan Nonaktif Setiyono. Keterangan itu menjadi dasar bagi jaksa KPK untuk membuat tuntutan kelak.

KPK meyakini bahwa Setiyono memang memiliki peran untuk ikut andil atau disetujuinya penentuan pemenang atau manten proyek, di Kota Pasuruan. Ini terlihat saat jaksa KPK mengupas keterangan saksi yang dihadirkan dalam dua kali sidang.

Termasuk pada sidang Senin (18/3) lalu di PN Tipikor Surabaya. Sejumlah saksi dicecar pertanyaan mengenai proyek PLUT KUMKM yang mendasari kegiatan OTT terhadap terdakwa Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto.

Sebut saja ketika Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan Siti Amini, saat memberi keterangan perihal proyek yang kini mangkrak itu. Amini pun menjelaskan sebagaimana yang telah diutarakan Kepala BLP Kota Pasuruan Njoman Swasti.

“Kami terima informasi dari Bu Njoman bahwa lelang PLUT KUMKM gagal melalui berita acara gagal lelang,” katanya.

Amini mengaku tak tahu apa sebabnya proyek bernilai miliaran rupiah itu bisa gagal lelang. Begitu pula mengenai urusan teknis dalam proses lelang. Seperti berapa jumlah peserta lelang dan berapa peserta yang mengajukan penawaran. “Kalau itu saya tidak tahu,” imbuhnya.

Lantaran proyek yang diusulkan sejak 2017 tersebut gagal, Amini lantas melaporkannya kepada Wali Kota Pasuruan yang saat itu masih dijabat Setiyono. Ia juga didampingi Njoman. Disana, Njoman lah yang menjelaskan secara rinci terkait kekurangan administrasi peserta lelang hingga dinyatakan gagal sebagai pemenang.

Disaat yang sama, Amini menjelaskan saat itu sudah tersisa waktu 90 hari kalender kerja. Setiyono kemudian memintanya untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo. Dengan sisa waktu yang ada, kata Amini, Dwi menjawab sangat memungkinkan proyek itu diretender.

Alasan Dwi saat itu cukup sederhana. Karena bangunan yang bersifat sederhana walaupun lantai dua. Sehingga pengerjaannya pun dinilai tak begitu rumit. “Beberapa hari kemudian saya mampir ke ruangannya Pak Dwi dan dia (Dwi Fitri Nurcahyo) menyampaikan ‘sudah beres, saya dapat izin dari Pak Wali untuk mem-backup,” ungkap Amini menirukan ucapan Dwi.

Pihak Dinas Koperasi dan UKM pun mengajukan permohonan retender. Dari proses lelang kedua itulah, Amini menerima berita acara pemenang lelang dari BLP. Pemenang lelang yakni CV Mahadhir yang dipegang oleh Muhamad Baqir.

JPU KPK Kiki Ahmad Yani juga menyinggung upaya Amini saat mengetahui CV Sinar Perdana dinyatakan gagal dalam proses lelang pertama. Dalam sidang sebelumnya, JPU KPK memang telah mengonfirmasi Edi Trisulo Yudo yang membenarkan bahwa dirinya mendapat curhatan dari Amini mengenai proyek yang gagal lelang itu.

Saat ditanya apakah dirinya pernah berkomunikasi dengan adik kandung Setiyono itu, Amini sempat mengelak. Ia mengaku tak pernah melaporkan hal itu kepada Edi Trisulo Yudo. “Ya kalau Pak Edi bilang begitu, saya tidak merasa melaporkan,” katanya.

JPU KPK lantas membeberkan bukti sadapan telepon antara Amini dengan Edi. Sayangnya, Jawa Pos Radar Bromo tak bisa menjangkau suara yang disadap. Sebab, JPU KPK menunjukkannya kepada hakim, masing-masing penasihat hukum terdakwa dan saksi saja.

“Maaf Pak kalau memang pernah, mungkin saya lupa. Karena manusia itu tidak lepas dari khilaf dan salah,” ucap Amini. JPU KPK kembali bertanya, mengapa Amini justru melaporkan hal itu kepada Edi.

“Bagaimana bisa seorang kepala dinas melapor ke kabid di OPD yang berbeda,” tanya Kiki.

Menurut Amini, hal itu merupakan lazim dilakukan. “Masalah koordinasi itu tidak harus ke level diatasnya atau selevel. Tapi bisa koordinasi dengan level di bawahnya seperti kabid walaupun berbeda OPD. Saya tidak ada motivasi lain,” akunya. JPU KPK masih bertanya, kenapa harus kepada adik Wali Kota Setiyono. “Ya saya mikirnya Pak Edi dekatlah dengan Pak Setiyono karena adiknya,” katanya.

Selanjutnya, JPU KPK membacakan BAP saksi Wakhfudi Hidayat. Hal itu dilakukan setelah JPU KPK menanyakan beberapa hal kepada Wakhfudi. JPU KPK menilai keterangan saksi kagok, sehingga akan lebih jelas jika BAP langsung dibacakan.

Dalam BAP tersebut dijelaskan, menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2018 lalu, ia dan Njoman sempat dipanggil Dwi Fitri di ruang kerjanya. Disana Dwi meminta bantuan agar ploting-an proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan dapat terealisasi.

Njoman menyikapinya dengan bersedia. Dengan catatan, penawaran dari peserta lelang tetap harus sesuai dengan persyaratan. Saat Dwi menyampaikan terkait manten-manten yang akan dimenangkan pada masing-masing OPD, Njoman menanyakan bagaimana bisa ada ploting-an semacam itu.

“Dijawab oleh Dwi Fitri Nurcahyo ploting-an itu dari juragane,” kata Kiki. Wakhfudi dan Njoman pun mengasumsikan kata juragane itu merupakan Wali Kota Pasuruan Setiyono. “Mendengar jawaban itu, kami menyanggupi backup Pak Dwi yang memproses kelengkapan calon manten sebelum lelang dimulai,” kata Kiki.

Peran kedua saksi, yakni membantu mengawasi kelengkapan dokumen manten yang direncanakan mengikuti lelang agar sesuai dengan kualifikasi. Sehingga pemenang lelang akan sesuai dengan plotingan paket yang telah ditentukan. “Dalam kesempatan lain saya berkoordinasi dengan Pak Dwi via WhatsApp. Pak Dwi mengarahkan saya terkait manten. Saya membantu kelengkapan para manten, setelah lelang berjalan kami hanya memantau. Saya selalu melaporkannya ke Bu Njoman segala perkembangannya. Respon Bu Njoman ‘kalau layak menang maka akan dapat proyek, tapi kalau tidak layak maka jangan ambil risiko,” ujar Kiki.

JPU KPK kemudian menanyakan sejauh mana pengetahuan Wakhfudi mengenai proyek PLUT KUMKM. Termasuk calon manten yang telah ditentukan. Wakhfudi mengaku tak tahu apabila proyek itupun telah di-ploting calon mantennya. Namun dia dimintai informasi perkembangan lelang oleh Dwi.

“Tahu nggak kalau mantennya berubah?,” tanya Kiki. Wakhfudi menjawab tidak. JPU KPK lantas membacakan BAP saksi Wakhfudi poin 26 yang menyatakan dirinya menggali informasi dari Pokja karena terus-menerus ditanya oleh Dwi. “Saya juga mendengar dari Pak Dwi untuk untuk proyek PLUT KUMKM manten yang disiapkan adalah CV Mahadhir untuk menjadi kompetitor CV Sinar Perdana yang sudah mengikuti lelang,” kata Kiki.

Dalam proses lelang kedua, CV Mahadhir dinyatakan sebagai pemenang lantaran dokumennya lengkap dan penawaran yang diajukan rendah. “Informasi saya dapatkan dari Agus Widodo Ketua Pokja II dan saya laporkan ke Pak Dwi. Pak Dwi menyampaikan sudah sesuai dengan yang diharapkan,” jelas Kiki. (tom/fun)