PKL Penuhi Pinggir Jalan Mastrip, Baru Ditertibkan usai Pilpres

KEDOPOK – Pasca dilarang berjualan di sepanjang Jalan Cokroaminoto, PKL kini malah pindah ke Jalan Mastrip. Belasan PKL bahkan berjejer di bahu Jalan Mastrip. Kondisi ini pun mulai dikeluhkan warga setempat.

Hal itu seperti disampaikan Supriyadi, asal Kecamatan Kedopok. Supriyadi yang enggan disebutkan alamat detailnya lantaran khawatir ada intimidasi dari pihak PKL itu mengaku terganggu. Sebab, menurutnya, wajah Jalan Mastrip seolah menjadi pasar tumpah.

Di sepanjang jalan ada penjual buah yang menggunakan gerobak motor atau pikap. Keberadaan mereka pun menyebabkan kemacetan. Bahkan, tak jarang ditemukan sampah yang berceceran.

“Banyak sampah yang ditinggalkan. Saya lihat sendiri, ada orang nyoba saat mau beli, kulitnya langsung dibuang begitu saja. Ini kan jadinya kayak pasar tumpah saja,” terang pria 37 tahun itu.

Rupanya, keluhan itu bukan hanya dirasakan warga. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala DKUPP Kota Probolinggo Gatot Wahyudi. Menurutnya, sudah bolak-balik PKL yang berada di Jalan Mastrip diberikan surat peringatan. Namun, hal itu tidak diindahkan.

“Kami sudah capek, kami kewalahan dengan PKL yang ada di sana (Jalan Mastrip). Bolak-balik kami surati, namun tetap saja. Kami juga telah berkoordinasi dengan Satpol PP. Seharusnya ini sudah jadi ranah Satpol PP untuk melakukan tindakan tegas,” ungkapnya.

Gatot menambahkan, sebelumnya PKL juga sempat bersinggungan dengan Kejaksaan. Sebab, ada PKL yang berjualan di depan Kantor Kejaksaan yang baru. Namun, setelah beberapa kali diperingatkan, mereka pindah. Bergeser ke arah selatan.

Kasatpol PP Kota Probolinggo Agus Effendi berjanji akan menertibkan secara intensif para PKL pasca Pilpres. Hal itu dilakukan guna mengurangi gesekan menjelang Pilpres. Kendati demikian, bukan berarti saat ini petugas membiarkan PKl tersebut.

Sebab, dalam sehari ada dua shift petugas piket yang berkeliling. Yakni, pada siang dan sore hari. Namun, pada jam itu, PKL tidak ada atau pindah. Kemudian beberapa jam, datang lagi.

“Pasca Pilpres nanti kami akan tindak tegas. Nantinya kami akan buat pos seperti yang ada di Jl Cokro. Untuk saat ini kami hanya patroli. Nantinya jika ada PKL saat patroli, maka kami akan tindak dan mengusirnya,” bebernya.

Selanjutnya, Satpol PP akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan agar ada penambahan denda. Hal itu dilakukan untuk PKL yang telah terjaring dan terkena tipiring lebih dari sekali.

“Soalnya biaya tipiring sekitar Rp 50 ribu. Jadi, kami berharap bagi yang sudah beberapa kali ditindak tipiring, dendanya bisa dinaikkan. Misalnya jadi Rp 500 ribu,” pungkasnya. (rpd/hn)