KPK: Proyek PLUT-KUMKM Janggal Sejak Proses Lelang

BELUM SELESAI: Gedung PLUT-KUMKM yang berlokasi di Gadingrejo. Sejak kasus OTT Wali Kota Pasuruan, proyek ini belum diselesaikan hingga tahap akhir. (Foto: M Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

SIDOARJO – Pengondisian beberapa paket pekerjaan di lingkungan Pemkot Pasuruan menjadi fokus utama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ulasan mengenai proses lelang proyek PLUT-KUMKM yang mendasari kegiatan OTT KPK juga menjadi sorotan dalam sidang pemeriksaan saksi di PN Tipikor Surabaya, Senin (18/3).

Hal itu terungkap ketika JPU KPK Kiki Ahmad Yani meminta saksi Agus Widodo selaku ketua Pokja II untuk menjelaskan ihwal proses lelang proyek PLUT-KUMKM. Agus menguraikan, saat kali pertama proyek dengan nilai HPS Rp 2,2 miliar itu dilelang, ada 21 penyedia jasa konstruksi yang mendaftar sebagai peserta. Tetapi, hanya satu peserta yang mengajukan penawaran yakni CV Sinar Perdana milik Wongso Kusumo. Nama terakhir yang disebut pernah menjadi saksi di sidang terdakwa Setiyono. Namun, tidak memenuhi syarat. Lelang pun dinyatakan gagal.

Dalam berita acara gagal lelang bertanggal 20 Agustus 2018 disebutkan metode lelang yang digunakan yakni pemilihan langsung. Sementara, dalam proses retender, jumlah penyedia jasa konstruksi yang menjadi peserta lelang lebih banyak ketimbang lelang pertama. Jumlahnya ada 28 peserta. Namun, hanya dua peserta yang mengajukan penawaran. Yakni, CV Sinar Perdana dan CV Mahadhir.

Setelah melalui serangkaian lelang, BLP menyatakan CV Mahadhir yang dikelola Muhamad Baqir sebagai pemenangnya. Dengan harga negosiasi senilai Rp 2,1 miliar. Dalam pengumuman pemenang lelang bertanggal 4 September 2018 itu, Pokja II BLP Kota Pasuruan juga mencantumkan hasil evaluasi. Di antaranya, pemenang lelang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, memenuhi syarat teknis, memenuhi syarat harga, dan memenuhi syarat kualifikasi.

JPU KPK lantas membeberkan berita acara penetapan sistem pengadaan bertanggal 8 Agustus 2018. Dimana PPK dan Pokja II menentukan sistem pengadaan lelang proyek PLUT-KUMKM dengan metode pemilihan langsung. Agus kemudian ditanya, apakah proyek PLUT-KUMKM bisa dilelang menggunakan metode pemilihan langsung?

Agus Widodo menjawab, bisa. “Karena kurang dari Rp 5 miliar.” JPU KPK kemudian menegaskan jawaban Agus dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 1 angka 26 dijelaskan bahwa “Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000.”

“Kami curiga kenapa dipilih metode pemilihan langsung?” tanya JPU KPK. Jawaban Agus pun tak berubah. Metode itu, katanya, bisa digunakan untuk proses lelang proyek yang nilainya kurang dari Rp 5 miliar.

“Kemudian, apakah metode pemilihan langsung juga diterapkan dalam proses lelang yang lain?” tanya JPU KPK.

“Iya kalau di bawah Rp 5 miliar. Kalau HPS di atas Rp 5 miliar, namanya lelang umum,” jelas Agus.

Persoalan itu juga kembali ditegaskan penasihat hukum terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo, Dewo Widhyarto. Ia meminta Agus menjelaskan apa yang dijadikan landasan normatif Pokja sehingga penentuan metode lelang itu menyimpang dari pasal 1 angka 26 Perpres 54/2010.

“Berdasarkan Perpres Nomor 70/2012 tentang Perubahan. Dikatakan bahwa pemilihan langsung untuk pekerjaan dengan HPS paling tinggi Rp 5 miliar,” kata Agus.

Dewo lantas menyinggung soal ketentuan lelang gagal dalam pasal 83 ayat 1 huruf b Perpres 54/2010. Disebutkan, lelang dengan metode pemilihan langsung dinyatakan gagal apabila peserta yang mengajukan penawaran kurang dari tiga penyedia jasa konstruksi.

“Apakah ada peraturan perubahan mengenai hal ini?,” tanya Dewo. Agus mengaku terdapat perubahan yang tertuang pada Perpres Nomor 4/2015. “Yang saya tahu perubahannya hanya (dalam Perpres 70/2012) ditambahkan kalimat ‘kecuali pada pelelangan terbatas’,” terang Dewo.

Ditemui usai sidang, JPU KPK Kiki Ahmad Yani mengaku memang ada beberapa perubahan dalam Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Dalam perubahan, angkanya memang dinaikkan. Tapi, dalam metode pemilihan langsung itu tetap nggak boleh ada nego, klarifikasi, dan peserta yang mengajukan penawaran juga tidak boleh kurang dari tiga peserta,” katanya.

DISUMPAH: Sembilan saksi yang dihadirkan dalam sidang Senin (18/3) lalu. (Foto dok Jawa Pos Radar Bromo)

Lebih lanjut, dia menjelaskan fakta mengenai proses lelang PLUT-KUMKM itu menunjukkan adanya kejanggalan. Terutama, terkait dengan peserta lelang yang mengajukan penawaran tak lebih dari tiga peserta. Hal itu juga menguatkan dakwaan JPU KPK mengenai adanya praktik curang agar penyedia jasa konstruksi dapat memenangkan proyek sesuai dengan ploting-an.

“Misalnya paket-paket yang sudah di-ploting ke asosiasi. Saking banyaknya asosiasi lalu dibentuklah lintas asosiasi. Seperti yang disampaikan Wongso, supaya nggak ribut,” jelas Kiki.

Pembagian untuk tiap asosiasi kemudian dilakukan oleh masing-masing ketua dengan cara diundi. Melalui undian itulah, setiap penyedia jasa konstruksi yang sekaligus anggota asosiasi bermufakat. Demi memuluskan langkah untuk mengunduh ploting-an proyek yang sedang dilelang, mereka dilarang saling menjegal satu sama lain.

“Bagaimana caranya agar yang sudah di-ploting itu bisa menang. Misalnya bapak A dapat proyek A, maka bapak B nggak boleh mengajukan penawaran untuk proyek A. Ketika nggak ada kompetitor, ya pasti menang,” ujarnya. (tom/fun)