Pemecatan Anggota Satpol PP Terjerat Sabu Terkendala Hal Ini

PURWOREJO- Proses pemberhentian anggota Satpol PP Kota Pasuruan, Abdullah Nasich, 41, terus dilakukan. Namun, untuk memberhentikan pegawai yang terbukti bersalah atas kepemilikan sabu-sabu itu, Pemkot masih menunggu salinan putusan perkaranya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan Muhammad Fakih mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi Abdullah Nasich diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Pasuruan. Terpidana juga sudah diberhentikan secara sementara.

Menurutnya, beberapa waktu lalu, pihaknya menghubungi Kejari Kota Pasuruan untuk meminta salinan putusan PN. Adanya salinan putusan itu sebagai bukti bila kasus ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Serta, sebagai dasar tim disiplin untuk menyidangkan Abdullah Nasich secara internal. “Abdullah Nasich sudah kami berhentikan sementara. Dia juga sudah tidak menerima gaji dan hak sebagai aparatur sipil negara Pemkot,” ujar Fakih.

Fakih memastikan, Abdullah Nasich tidak akan mendapatkan hak-hak pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Pasuruan. Sebab, dia belum memenuhi persyaratan minimal sebagai PNS yakni berusia 50 tahun atau sudah mengabdi sebagai PNS minimal 20 tahun. “Untuk pemberhentiannya kami masih harus memproses secara internal. Yang jelas hak pensiun tidak dapat, namun untuk tabungan dan asuransi pensiun (taspen) masih dapat,” ujarnya.

Jawa Pos Radar Bromo juga berusaha mendapatkan keterangan dari Kejari Kota Pasuruan. Namun, sampai berita ini ditulis tadi malam belum berhasil. Begitu juga dengan Humas PN Kota Pasuruan Rahmat Dahlan. Dihubungi melalui selulernya, tidak merespons.

Diketahui, Abdullah Nasich dimejahijaukan karena terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Seorang PNS di lingkungan Pemkot Pasuruan, itu ditangkap Satreskoba Polres Pasuruan Kota pada Sabtu, 13 Oktober 2018. Warga Kelurahan/Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, itu mulai disidang sejak awal Januari 2019.

Dalam persidangan, JPU meminta hakim menghukumnya selama tujuh tahun penjara. Serta, denda Rp 800 juta subsider dua bulan kurungan. Namun, majelis hakim memutuskan untuk menghukumnya selama empat tahun tujuh bulan. Serta, mewajibkannya membayar denda Rp 800 juta subsider dua bulan kurungan. Atas putusan ini, Abdullah Nasich dan JPU sama-sama menerima. (riz/fun)