BLP Sanggah Tudingan JPU KPK soal Lelang PLUT KUMKM yang Dinilai Janggal

PASURUAN – Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota Pasuruan menyanggah pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai proses lelang proyek PLUT KUMKM. Selama proses lelang proyek bernilai Rp 2,2 miliar itu dinilai telah sesuai dengan ketentuan.

Sanggahan itu disampaikan Ketua Pokja II Agus Widodo, Jumat (22/3). Dia menyanggah pernyataan JPU KPK Kiki Ahmad Yani yang menyebutkan sejumlah ketentuan dalam proses lelang proyek. Khususnya lelang proyek yang menggunakan metode pemilihan langsung.

Menurut Agus, penentuan metode pemilihan langsung dalam lelang proyek PLUT KUMKM mengacu pada Konsolidasi Perpres Nomor 54/2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 1 Angka 26 disebutkan metode pemilihan langsung dapat diterapkan dalam proses lelang proyek bernilai paling tinggi Rp 5 miliar.

“Metode pemilihan langsung itu khusus pada pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan Rp 200 juta sampai Rp 5 Miliar,” kata Agus yang didampingi Kasubbag Pengendalian BLP Kota Pasuruan, Wakhfudi Hidayat.

Selain itu, pihaknya juga mengaku bahwa mekanisme negosiasi dan klarifikasi teknis dan harga yang dilakukan telah sesuai aturan. Termasuk soal dokumen penawaran yang kurang dari tiga peserta. Mengenai hal itu, pihaknya mengacu pada Pasal 109 Ayat 7 huruf b.

“Didalamnya disebutkan apabila penawaran yang masuk kurang dari tiga peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, JPU KPK menilai, pengadaan proyek PLUT-KUMKM di Gadingrejo, dinilai janggal sejak awal. Ini lantaran, proyek yang menyeret Wali Kota Pasuruan Nonaktif Setiyono hingga menjadi terdakwa kasus suap itu, dinilai banyak menerabas ketentuan. (tom/fun)