Ojol Dilegalkan Pusat, di Kota Probolinggo Masih Dihentikan Sementara

PROBOLINGGO – Pemerintah pusat akhirnya melegalkan operasional ojek online (ojol). Meski demikian, di Kota Probolinggo ojol tetap diberhentikan sementara.

Hal itu diungkapkan Kabid Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo Purwantoro Novianto. Menurutnya, saat ini pemerintah pusat memang sudah melegalkan Ojol. Menyusul Kementerian Perhubungan yang menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

PM ini mengatur operasional ojek online (ojol), juga mengatur operasional ojek pangkalan (opang). PM tersebut bahkan resmi diundangkan dan ditandatangani oleh Menteri Perhubungan per 11 Maret 2019.

“Sudah ada PM Nomor 12/2019. Namun demikian, PM itu masih dalam masa sosialisasi dan petunjuk teknis lebih lanjut juga masih dalam tahap sosialisasi. Termasuk kesepakatan seperti penentuan tarif dan sebagainya,” terangnya.

Disinggung langkah Dishub guna mengantisipasi terjadinya gejolak polemik antara Asosiasi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP), Purwantoro menjelaskan bahwa langkah yang diambil masih sama. Yaitu, tetap memberlakukan perwali. Dalam perwali tersebut ojol diberhentikan sementara.

“Langkah kami tetap memberlakukan Perwali yang berisi penghentian sementara ojol. sembari mempelajari peraturan tersebut dan berkoordinasi terkait dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi,” terangnya.

Selain itu, menurutnya, untuk polemik ASAP-Ojol pihaknya sudah berusaha optimal sesuai kewenangan Dishub Kota dan masih diusulkan pertemuan dengan Wali Kota.

“Untuk lebih lanjutnya masih kami perlukan koordinasi dan kaji lebih mendalam dahulu terhadap pelaksanaan PM Nomor 12/2019 tersebut. Baru kemudian mengambil langkah lebih lanjut. Karena di PM juga tidak mengatur sanksi atas pelanggaran oleh aplikator kepada mitra kerja,” ujarnya.

Terpisah, Ketua ASAP De’er mengatakan, masih belum mendengar kabar tersebut. yang jelas dia yakin pemerintah bisa memberikan solusi terbaik. Sehingga, tidak merugikan supir angkot yang dibentuk oleh pemerintah sendiri. Terkait dengan langkah yang diambil, De’er mengaku masih akan berkoordinasi dengan anggota lainnya.

“Saya belum dengar terkait dengan ojol yang diresmikan. Untuk selanjutnya kami masih akan lakukan koordinasi dengan anggota,” singkat De’er. (rpd/hn)